Gus Ipul Ungkap 54 Juta Warga Miskin Belum Terima PBI JK, Reaktivasi Otomatis Menyasar 106 Ribu Pasien Kronis

JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyoroti masih banyaknya persoalan salah sasaran dalam program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Dalam rapat bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (9/2/2026), Gus Ipul menyebut sekitar 54 juta penduduk miskin belum menerima PBI JK, sementara 15 juta orang yang lebih mampu justru tercatat sebagai penerima.

"Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), masih ada penduduk desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI, sementara sebagian desil 6 sampai 10 tercatat sebagai penerima," jelas Gus Ipul.

Baca Juga:

• Tumbuhkan Budaya K3, Hamawas Gelar Apel dan Donor Darah di Rest Area KM 99

Gus Ipul menegaskan, ketidaktepatan sasaran ini merupakan inclusion dan exclusion error.

Exclusion error adalah orang yang seharusnya menerima bantuan tapi tidak menerima, sedangkan inclusion error adalah orang yang tidak seharusnya menerima malah tercatat sebagai penerima.

Sebagai solusi, Kemensos mulai melakukan reaktivasi bertahap sejak Mei 2025 hingga Januari 2026, termasuk membuka opsi reaktivasi otomatis bagi 106 ribu peserta PBI nonaktif dengan penyakit kronis dan katastropik seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal.

Kebijakan ini bertujuan agar layanan kesehatan bagi pasien dengan kondisi serius tidak terhenti.

"Selain reaktivasi reguler, Kemensos membuka opsi reaktivasi otomatis untuk 100 ribu PBI non-aktif yang menderita penyakit kronis dan katastropik," kata Gus Ipul.

Pada 2025, Kemensos menonaktifkan sekitar 13,5 juta penerima PBI JK. Dari jumlah tersebut, sekitar 87 ribu peserta mengajukan reaktivasi secara mandiri.

Beberapa lainnya berpindah ke segmen mandiri atau dibiayai APBD oleh pemerintah daerah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Gus Ipul menekankan, penonaktifan PBI bukan pengurangan kuota, melainkan realokasi kepada warga yang lebih memenuhi kriteria.

Contohnya, penerima PBI dari desil 10 atau 7 dialihkan kepada warga dari desil 1 yang lebih rentan.

Untuk mempermudah proses reaktivasi, Kemensos berencana menambah lokasi di desa atau kelurahan, sehingga masyarakat tidak harus datang ke kantor Dinas Sosial.

Kolaborasi antara Kemensos, BPJS, dan Kemenkes diharapkan mempercepat proses reaktivasi dan memastikan akses layanan kesehatan bagi warga miskin yang membutuhkan.

"Pemda juga terus didorong untuk aktif dalam pemutakhiran DTKS, pengusulan, maupun reaktivasi bansos," tutup Gus Ipul.*

(d/ad)

Tumbuhkan Budaya K3, Hamawas Gelar Apel dan Donor Darah di Rest Area KM 99

56 Mahasiswa Magister IKM Universitas Aufa Royhan Serbu Malaysia untuk Menimba Inovasi Kesehatan Publik

Kisruh BPJS PBI: DPR Panggil Mensos, Menkes, Menkeu, Menteri PPN dan Dirut BPJS

Warga Bireuen Tolak Huntara, Wagub Aceh Turun Tangan

Di Balik Operasi Keselamatan Agung 2026, Polda Bali Perhatikan Kesehatan Mental Personel

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung Perkuat Pelayanan Kesehatan Lewat Kolaborasi Relawan Sosial