Pelarian Tersangka Penggelapan Dana Gereja Aek Nabara Berakhir di Tangan Imigrasi Kualanamu
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tercatat memiliki sekitar 4.749.208 masyarakat yang aktif menerima Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) hingga 22 Januari 2026.
Data ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Muhammad Faisal Hasrimy, melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, dr. Nelly Fitriani, Kamis, 12 Februari 2026.
Menurut Nelly, jumlah PBI JK aktif tersebut merupakan rekap data dari 33 kabupaten/kota di wilayah Sumut.Baca Juga:
"Berdasarkan data dinas sosial, total segmen PBI JK yang aktif saat ini sekitar 4,7 juta orang," kata Nelly.
Distribusi PBI JK di masing-masing daerah cukup beragam. Beberapa kabupaten/kota dengan jumlah penerima terbesar antara lain Kota Medan 689.133 orang, Kabupaten Langkat 423.022 orang, Kabupaten Deli Serdang 321.035 orang, Kabupaten Simalungun 250.756 orang, dan Kabupaten Asahan 224.651 orang.
Sementara itu, kabupaten/kota dengan jumlah penerima lebih sedikit termasuk Kota Sibolga 37.106 orang, Kabupaten Pakpak Bharat 22.410 orang, dan Kabupaten Toba 62.231 orang.
Data lengkap mencakup semua kabupaten/kota di Sumut.
PBI JK merupakan program pemerintah untuk memastikan masyarakat tidak mampu tetap mendapatkan akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Data terbaru ini penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal.
Selain itu, Dinas Kesehatan Sumut juga mencatat adanya sekitar 302 ribu PBI JK yang dinonaktifkan per Januari 2026 karena berbagai alasan administrasi, seperti perubahan data kependudukan atau pindah domisili.
Program PBI JK di Sumut menjadi salah satu fokus pemerintah dalam memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional, sekaligus mendukung pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) di seluruh kabupaten/kota.*
(mi/dh)
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ke PT Ciputra Land kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bagi banyak orang, kematian adalah akhir dari segala hal, sebuah momen penuh duka. Namun, dalam tradisi Batak, ada satu pandangan
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 79.926 balita di Kota Medan, yang
KESEHATAN
KARO Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo mulai buka suara terkait kasus yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer yang didakwa melakuka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 30 Maret 2026 Keresahan warga Dusun Kenanga, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, memuncak Senin (30/3/2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan markup proyek video profil desa di Kabupaten Karo yang menjerat videografer Amsal Sitepu mendapat sorotan dari Gabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ade Darmawan, pelapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (30/
HUKUM DAN KRIMINAL