Kemenkes Angkat Suara soal Komentar Dokter terhadap Pasien BPJS yang Meninggal Dunia

JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menanggapi polemik komentar seorang dokter terhadap unggahan pasien BPJS Kesehatan di media sosial Threads yang kemudian meninggal dunia.

Kemenkes menyayangkan adanya pernyataan dari tenaga medis yang dinilai tidak menunjukkan empati kepada pasien maupun keluarga.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, mengatakan tenaga medis dan tenaga kesehatan harus menjaga sikap profesional, termasuk saat menggunakan media sosial.

Baca Juga:

• Curhat Tunggu 8 Jam Berujung Duka, DPR Desak Kemenkes Usut Nakes yang Hina Pasien BPJS

"Kemenkes menyayangkan beredarnya komentar dari sebagian tenaga medis/tenaga kesehatan di media sosial yang terkesan tidak berempati terhadap pasien maupun keluarganya yang sedang," kata Aji Muhawarman, Rabu (5/8/2026).

Menurut Aji, tenaga kesehatan seharusnya mengedepankan komunikasi yang baik serta menunjukkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa perilaku di ruang digital menjadi bagian dari profesionalisme seorang tenaga medis.

Kemenkes mengimbau masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran etik atau profesi tenaga medis agar menyampaikan laporan melalui jalur resmi.

"Kami mengimbau agar disampaikan melalui mekanisme pengaduan di Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), sehingga dapat diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Aji.

Kasus ini bermula dari unggahan seorang pasien melalui akun Threads @yurizaltrich pada 22 Juli 2026.

Dalam unggahannya, pasien tersebut mengaku telah menunggu selama delapan jam untuk mendapatkan ruangan perawatan.

Pasien itu memilih tidak menyebut nama rumah sakit tempat dirinya dirawat karena menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

Namun, unggahan tersebut justru memunculkan berbagai komentar negatif dari sejumlah pengguna media sosial.

Beberapa komentar dinilai bernada sinis hingga merendahkan kondisi pasien.

Belakangan, pasien tersebut dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (1/8/2026). Peristiwa itu kemudian menjadi sorotan publik.

Dari penelusuran warganet, sejumlah komentar yang dianggap tidak berempati disebut berasal dari akun yang diduga milik tenaga kesehatan, salah satunya akun @erudarahaadini yang dikaitkan dengan Elda Putri Rahardini.

Elda kemudian menyampaikan permintaan maaf dan mengakui komentarnya tidak pantas.

Manajer Hukum dan Humas RSUP Dr Sardjito, Banu Hermawan, mengatakan pihak rumah sakit telah melakukan penelusuran terkait persoalan tersebut.

Menurut Banu, Elda merupakan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), bukan pegawai RSUP Dr Sardjito.

"Artinya Sardjito mengetahui adanya unggahan itu, yang itu memang dilakukan oleh salah satu peserta didik ya. Jadi bukan pegawai RSUP Dr Sardjito. Dia adalah murni peserta didik ya," kata Banu.

Banu mengatakan pihaknya bersama Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FKKMK UGM) akan melakukan klarifikasi melalui Tim Pendidikan Bermartabat.

"Karena ini peserta didik, kami akan lakukan kolaborasi dalam penanganan permasalahan ini. Jadi supaya ini lebih proporsional begitu ya. Kita tidak melihat potong-potongan, tapi kita akan melihat seperti apa sih sesungguhnya unggahan atau upload-an dari yang bersangkutan di media massa (sosial) tersebut," ucapnya.

Ia menambahkan, tim tersebut nantinya akan memanggil pihak terkait untuk memberikan klarifikasi.

"Tim Pendidikan Bermartabat inilah yang nanti akan memanggil, meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan," sambung Banu.

RSUP Dr Sardjito memastikan tetap berkomitmen membangun pelayanan kesehatan yang profesional serta menciptakan ruang aman bagi pasien.* (cn/ad)

Curhat Tunggu 8 Jam Berujung Duka, DPR Desak Kemenkes Usut Nakes yang Hina Pasien BPJS

MDMC dan UNFPA Berikan Layanan Kesehatan Reproduksi serta Dukungan Psikososial bagi Penyintas Bencana di Aceh Tengah

Benarkah Manusia Bisa Hidup hingga 156 Tahun? Ini Penjelasan Ilmuwan

Disinggung Prabowo, Dokter Bongkar Fakta Asbes yang Bisa Picu Kanker Paru

Tukin TNI dan Kemenhan Naik, Istana: Guru, Dosen, dan Nakes di Daerah 3T Juga

DPR Minta Evaluasi Program MBG Gunakan Data Gizi Valid, Bukan Sekadar Asumsi