KPK: Korupsi Dana Bencana BNPB Jadi Ironi di Tengah Masyarakat yang Membutuhkan Bantuan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Ben
HUKUM DAN KRIMINAL
Jakarta –Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengusulkan skema pembiayaan baru berbasis credit scoring atau skor kredit untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Usulan ini merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi kendala utama yang dihadapi UMKM dalam memperoleh modal usaha.
Dalam konferensi pers yang diadakan di acara Indonesian Clothing Summit 2024, di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Teten Masduki menjelaskan bahwa pihaknya telah berdiskusi intensif mengenai skema tersebut dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teten menyatakan bahwa diskusi tersebut disambut baik dan OJK tengah mempersiapkan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan skema credit scoring ini.
“Alhamdulillah, perkembangan sudah positif. Kami sudah berbicara dengan Menteri Keuangan dan OJK. Di OJK, mereka juga sedang menyiapkan infrastruktur kebijakan yang memungkinkan skema ini terlaksana,” ujar Teten.
Menurut Teten, skema credit scoring ini telah diterapkan dalam perbankan, namun masih dalam skala terbatas. Dengan sistem ini, data tambahan seperti data telepon dan listrik akan digunakan sebagai faktor penilaian, di luar data historik kredit yang biasanya menjadi pertimbangan utama. Ia optimistis bahwa dengan penambahan data tersebut, lebih banyak pelaku UMKM akan dapat mengakses pembiayaan.
“Dengan credit scoring, ada tambahan data alternatif yang akan dipertimbangkan, seperti data telepon dan data listrik dari PLN. Dengan tambahan data ini, diharapkan semakin banyak UMKM yang dapat menerima kredit perbankan,” jelasnya.
Saat ini, hanya sekitar 19% pelaku UMKM yang dapat mengakses pembiayaan perbankan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menargetkan agar 30% pelaku UMKM bisa mendapatkan kredit perbankan pada tahun 2024. Teten mengakui bahwa target tersebut sulit tercapai tanpa adanya perubahan signifikan dalam skema pembiayaan. Oleh karena itu, penerapan skema credit scoring dianggap sebagai langkah strategis yang sangat penting.
“Kita optimis, karena ini merupakan metode yang sudah diterapkan di 145 negara. Namun, para pelaku UMKM juga perlu mulai melakukan pencatatan secara digital untuk mempermudah pembuatan track record mengenai kesehatan usaha mereka,” imbuh Teten.
Usulan ini diharapkan dapat membuka akses lebih luas bagi UMKM untuk mendapatkan modal yang mereka butuhkan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memberikan dukungan yang lebih baik bagi sektor usaha kecil dan menengah.
(n/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Ben
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengadaan menggunakan dana
HUKUM DAN KRIMINAL
LIMAPULUH KOTA Windy Rahma Putri, 25 tahun, asal Padang Pariaman, Sumatera Barat, ditemukan meninggal dunia setelah tergelincir saat man
PERISTIWA
LABUHANBATU Mobil tahanan Polres Labuhanbatu terlibat kecelakaan dengan truk Mitsubishi tronton di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 2
PERISTIWA
MEDAN Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Golkar, Dhody Thahir, menyatakan bersyukur setelah Pengadilan Negeri (PN) Medan men
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima kunjungan silaturahmi sekaligus perpisahan dari Konsul Jenderal Jepang di Medan,
PEMERINTAHAN
BINJAI SMA Negeri 1 Binjai menggelar kegiatan Leadership Meet bertajuk SMANSA FUTURE LEADER pada Jumat, 16 Oktober 2026, di Aula BKD B
PENDIDIKAN
MEDAN Kejaksaan Agung menetapkan Anwar Lawden (AL), direktur sekaligus corporate secretary PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL), sebagai tersa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sumatera Utara dihentikan sementara atau disesuaikan menyusul pemberlaku
NASIONAL
MEDAN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumatera Utara memastikan tidak ada lagi titik api atau hotspot kebakaran hutan dan lah
PEMERINTAHAN