Orang Tua Santri Tempuh Jalur Hukum Tuntut Ganti Rugi Akibat Keterlambatan Super Air Jet
PANGKALPINANG Insiden tertundanya keberangkatan puluhan santriwati asal Bangka dalam penerbangan Super Air Jet IU 3823 berbuntut panjang
HUKUM DAN KRIMINAL
AS -Gedung Putih menjadi saksi atas kritik pedas Presiden Amerika Serikat Joe Biden terhadap keputusan Mahkamah Agung AS yang membebaskan mantan Presiden Donald Trump dari kemungkinan penuntutan atas peranannya dalam membatalkan hasil pemilu 2020. Biden, dengan suara tenang namun tegas, menggambarkan keputusan ini sebagai preseden berbahaya yang dapat merugikan warga Amerika.
Mahkamah Agung AS, dalam keputusan historisnya, menegaskan bahwa Trump tidak dapat dituntut atas tindakan apa pun yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai presiden, meskipun tindakan itu juga bisa merupakan keputusan pribadi. Ini adalah pengakuan pertama terhadap kekebalan presiden dari penuntutan dalam segala bentuknya.
“Bangsa ini didirikan atas prinsip bahwa tidak ada raja di Amerika. Setiap warga, termasuk presiden, harus sama di hadapan hukum. Tidak ada yang kebal hukum,” tegas Biden, seperti yang dilaporkan oleh Reuters.
Dalam sambutannya, Biden mengungkapkan keprihatinannya bahwa keputusan ini kemungkinan besar akan menghalangi proses hukum terhadap Trump sebelum pemilu 5 November mendatang. Trump, yang dituduh memobilisasi pendukungnya untuk menggerebek Capitol AS pada 6 Januari 2021, menghadapi kemungkinan hukuman pidana atas peranannya dalam insiden tersebut.
Biden, yang bersiap untuk kembali mencalonkan diri melawan Trump, mengecam klaim palsu Trump bahwa pemilu 2020 dicurangi, yang memicu kerusuhan mematikan di Capitol. Dia menekankan bahwa rakyat Amerika berhak mendapatkan keadilan di pengadilan sebelum memilih pemimpin mereka.
“Sekarang, dengan keputusan ini, harapan untuk keadilan sebelum pemilu sangat minim. Hal ini tidak hanya mengecewakan, tetapi juga merugikan masyarakat Amerika,” tambahnya.
Keputusan Mahkamah Agung tersebut dianggap sebagai ujian terhadap supremasi hukum di Amerika Serikat, dengan Biden menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas di semua tingkatan pemerintahan, termasuk di tingkat presidensial.
Kritik yang keras dari Biden terhadap keputusan Mahkamah Agung ini mencerminkan keteguhan sikapnya dalam menjaga integritas proses hukum dan demokrasi di negaranya, sambil menegaskan komitmennya untuk melindungi nilai-nilai konstitusional yang mendasari bangsa Amerika Serikat.
(N/014)
PANGKALPINANG Insiden tertundanya keberangkatan puluhan santriwati asal Bangka dalam penerbangan Super Air Jet IU 3823 berbuntut panjang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Produk susu Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah diketahui dijual denga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sancoko, akan segera menjalani persidangan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melib
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan Antam mengalami penurunan signifikan pada Jumat pagi, 3 April 2026. Harga emas 1 gram tercatat anjlok sebesa
EKONOMI
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima laporan dari 12 orang yang mengaku telah menerima ancaman setelah terjad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Setelah divonis bebas dari dakwaan kasus korupsi terkait markup biaya produksi video profil desa, Amsal Sitepu kembali mendapatk
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai ratusan juta rupiah saat menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, On
HUKUM DAN KRIMINAL
BEIRUT Misi perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, Rabu (2/4/2026), menggelar upacara penghormatan terakhir bagi tiga prajurit TNI yang gugu
INTERNASIONAL
JAKARTA Pengusaha Muhammad Suryo (MS) mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap di
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Sekitar 40 negara mulai membentuk koalisi internasional untuk mencari solusi membuka kembali Selat Hormuz yang diblokade Iran, ja
INTERNASIONAL