Lodewyk Pusung Ajukan Praperadilan Ketiga Kasus Korupsi MBG, Ini yang Dipersoalkan
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung kembali mengajukan gugatan praperadilan terkait kasus dugaan korups
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Tauhid Ahmad, seorang Ekonom Senior di Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), mengidentifikasi bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) secara masif dan mendadak merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kelangkaan beras di Indonesia. Menurutnya, percepatan penyaluran bansos oleh pemerintah menjelang Pemilu telah mengakibatkan peningkatan tiba-tiba dalam permintaan beras, yang pada gilirannya meningkatkan tekanan terhadap pasokan beras di pasar domestik.
Tauhid memaparkan bahwa pemerintah sebenarnya telah merencanakan untuk mengimpor beras sebanyak 1,8 hingga 2 juta ton. Namun, pasokan beras yang seharusnya didistribusikan ke pasar mengalami kekurangan karena adanya keputusan politik untuk mengalihkan sebagian pasokan tersebut ke program bansos.
“Momentum terjadinya kelangkaan beras ini disebabkan oleh peningkatan permintaan yang terjadi secara bersamaan, namun pasokan tidak mampu mengimbangi peningkatan tersebut karena keputusan politik terkait penyaluran bansos,” ungkap Tauhid.
Menurutnya, biasanya pemerintah telah merencanakan kebutuhan impor beras dan strategi distribusi pada bulan Maret. Namun, kebutuhan mendadak yang terjadi pada bulan Januari dan Februari tidak terduga sehingga memunculkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pasar secara optimal, yang pada akhirnya menyebabkan kelangkaan beras.
Komentar Tauhid ini menyoroti kompleksitas dinamika antara kebijakan sosial dan kebutuhan pangan masyarakat, serta dampak politik terhadap ketersediaan pangan di Indonesia. Kelangkaan beras menjadi isu krusial karena beras merupakan komoditas pangan utama yang menjadi kebutuhan pokok bagi mayoritas penduduk Indonesia. Hal ini juga memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pengelolaan kebijakan pangan dan distribusi bantuan sosial dalam mengatasi tantangan ketersediaan pangan di negara ini.
(FZ/011)
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung kembali mengajukan gugatan praperadilan terkait kasus dugaan korups
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah Kota Medan meraih Anugerah Program Ekonomi Terpuji dalam ajang detikSumatera Awards 2026 untuk kategori Pelopor Digit
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI mengungkapkan terdapat 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam daftar tindak pidana yang dapat dikenai perampa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) siap menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUUXXIII/2025 yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah kabar mengenai kebakaran di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu, 29 Agus
PERISTIWA
JAKARTA Kebakaran terjadi di ruang baterai basement 1 Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Sabtu, 29
PERISTIWA
JAKARTA Sejumlah harga pangan strategis mengalami kenaikan pada akhir pekan ini, Sabtu, 29 Agustus 2026. Kenaikan terjadi pada sejumlah
EKONOMI
BANDA ACEH Unit Opsnal Jatanras Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang perempuan berinisial NH, 31 tahun, yang diduga terlib
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Medan mengamankan seorang ibu rumah tangga (IRT) yang diduga berperan sebagai b
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi tempat peredaran dan penggunaan narkoba di J
HUKUM DAN KRIMINAL