WASHINGTON DC – Iran mengumumkan klaim kontroversial bahwa negara mereka memiliki wilayah di benua Antartika dan berencana untuk membangun operasi militer di Kutub Selatan. Pengumuman ini disampaikan melalui siaran televisi pemerintah oleh Komandan Angkatan Laut Iran, Laksamana Muda Shahram Irania, pada akhir September tahun sebelumnya. Meskipun pengumuman ini telah dilakukan beberapa bulan yang lalu, baru-baru ini menjadi sorotan media AS setelah dilansir oleh New York Post dan diterjemahkan oleh Institut Penelitian Media Timur Tengah (MEMRI) berbasis di Washington DC.
Tindakan provokatif Iran ini dianggap sebagai tantangan langsung terhadap pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Klaim tersebut muncul sebagai respons terhadap insiden di pangkalan Yordania, di mana milisi pro-Iran dilaporkan telah menewaskan tiga tentara AS bulan sebelumnya. Meskipun belum ada tanggapan resmi dari otoritas AS terkait klaim Iran tentang wilayah Antartika, media terkemuka AS, Fox News Digital, telah mengajukan pertanyaan kepada juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengenai kemungkinan penggunaan dana Iran sebesar US$ 6 miliar yang disimpan di Qatar untuk membangun pangkalan di Antartika. Washington dengan tegas menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan diizinkan.
Klaim Iran ini menimbulkan kekhawatiran internasional dan menimbulkan ketegangan lebih lanjut dalam hubungan antara Iran dan AS. Selain itu, hal ini juga memunculkan pertanyaan tentang kepentingan Iran di wilayah Antartika, yang biasanya dikenal sebagai zona netral yang diatur oleh Perjanjian Antartika. Dalam konteks geopolitik global, klaim tersebut dapat memperumit dinamika regional di kawasan tersebut dan memicu reaksi dari negara-negara lain yang memiliki kepentingan di Antartika.
Baca Juga:
Pengumuman ini menyoroti ketegangan yang terus meningkat antara Iran dan AS serta ketidakpastian mengenai arah hubungan kedua negara di masa depan. Dengan posisi politik yang tegang dan ketidaksepakatan mengenai isu-isu strategis, klaim Iran tentang wilayah Antartika dapat menjadi satu lagi pemicu potensial untuk ketegangan internasional yang lebih lanjut.
(A/08)
Baca Juga:
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT), Kejaksaan Tinggi NTT, serta Aliansi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal bulan Zulhijah 1446 Hijriah pada
Agama
ASAHAN Sebanyak 9.360 kilogram atau 9,3 ton mangga asal Thailand dimusnahkan oleh Bea Cukai Teluknibung bekerja sama dengan Balai Karanti
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi membuka proses seleksi terbuka atau lelang jabatan untuk lima posisi strate
Pemerintahan
JAKARTA Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) memastikan keaslian ijazah sarjana Fakultas Kehutanan Univers
Nasional
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri memastikan Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, benar pernah menempuh pe
Nasional
JAKARTA Bareskrim Polri terus mendalami laporan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Hingga saat
Nasional
JAKARTA Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) memastikan bahwa Presiden ke7 RI, Jo
Nasional
BLORA Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Tengah menangkap Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (P
Hukum dan Kriminal
SERDANG BEDAGAI Kejaksaan Negeri (Kejari) Serdang Bedagai terus mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas kre
Hukum dan Kriminal