
Rocky Gerung Hadir di SMA Plus Efarina, Bupati Simalungun: Ini Momentum Lahirkan Generasi Emas
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Sar
Pendidikan
GAZA – Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menegaskan bahwa jumlah sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza dalam keadaan hidup yang cukup, menjadi alasan yang membenarkan kelanjutan perang melawan Hamas di wilayah Palestina tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan media terkemuka Amerika Serikat (AS), ABC News, dalam program “This Week” yang disiarkan pada Minggu (11/2) waktu setempat.
Netanyahu menjawab pertanyaan tentang jumlah sandera yang masih hidup dan ditahan di Jalur Gaza dengan menegaskan bahwa jumlah tersebut “cukup untuk menjamin upaya-upaya yang kami sedang lakukan.” Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan kontroversi mengenai kebijakan Israel dalam menghadapi situasi di Jalur Gaza, terutama terkait dengan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap warga sipil.
Diketahui bahwa sejak serangan yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober tahun sebelumnya, sekitar 250 orang telah disandera oleh kelompok tersebut. Meskipun otoritas Israel menyatakan bahwa sebagian besar sandera telah dibebaskan, sekitar 132 orang masih ditahan di Jalur Gaza. Terlebih lagi, laporan juga menyebutkan bahwa sejumlah sandera telah meninggal dunia selama masa tawanan, meningkatkan kekhawatiran akan kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.
Selain itu, Netanyahu juga menyampaikan pernyataan kontroversial lainnya, yaitu bahwa satu warga sipil Palestina terbunuh untuk setiap anggota Hamas yang tewas di Jalur Gaza. Pernyataan ini menyoroti eskalasi kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut dan menambah kompleksitas situasi konflik antara Israel dan Palestina.
Pernyataan Netanyahu ini menjadi sorotan tajam dan menimbulkan reaksi beragam dari berbagai pihak, termasuk masyarakat internasional dan lembaga hak asasi manusia, yang menyerukan perlindungan terhadap hak-hak warga sipil dan penyelesaian damai atas konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat, tanpa memandang kewarganegaraan atau afiliasi politik, harus menjadi prioritas utama dalam menangani situasi yang kompleks dan sensitif ini.
(A/08)
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Sar
PendidikanPADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan bersama Polres Padangsidimpuan dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tapanuli
PemerintahanKAMPUNG TENGAH Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah tengah menelusuri laporan dugaan pemerasan terhadap sejumlah Aparatur Sipil Nega
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2
PolitikPARAPAT Pengamat politik sekaligus filsuf, Rocky Gerung, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah, kali ini menyor
NasionalTAKENGON Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bener Meriah resmi melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda)
PolitikOlehRachmat Jayadikarta SE,.adsenseKELANGKAAN Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan sejumlah provinsi lain d
OpiniJAKARTA Hasil undian cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025 resmi diumumkan dan langsung menyita perhatian publik. adsenseTim
OlahragaJAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat capaian signifikan dalam upaya pembera
Hukum dan KriminalMEDAN Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar, menerima permintaan maaf dari Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan terkait insiden
Hukum dan Kriminal