Netanyahu Sebut Jumlah Sandera ‘Cukup’ untuk Lanjutkan Perang dengan Hamas di Gaza

GAZA – Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menegaskan bahwa jumlah sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza dalam keadaan hidup yang cukup, menjadi alasan yang membenarkan kelanjutan perang melawan Hamas di wilayah Palestina tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan media terkemuka Amerika Serikat (AS), ABC News, dalam program “This Week” yang disiarkan pada Minggu (11/2) waktu setempat.

Netanyahu menjawab pertanyaan tentang jumlah sandera yang masih hidup dan ditahan di Jalur Gaza dengan menegaskan bahwa jumlah tersebut “cukup untuk menjamin upaya-upaya yang kami sedang lakukan.” Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan kontroversi mengenai kebijakan Israel dalam menghadapi situasi di Jalur Gaza, terutama terkait dengan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap warga sipil.

Diketahui bahwa sejak serangan yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober tahun sebelumnya, sekitar 250 orang telah disandera oleh kelompok tersebut. Meskipun otoritas Israel menyatakan bahwa sebagian besar sandera telah dibebaskan, sekitar 132 orang masih ditahan di Jalur Gaza. Terlebih lagi, laporan juga menyebutkan bahwa sejumlah sandera telah meninggal dunia selama masa tawanan, meningkatkan kekhawatiran akan kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.

Selain itu, Netanyahu juga menyampaikan pernyataan kontroversial lainnya, yaitu bahwa satu warga sipil Palestina terbunuh untuk setiap anggota Hamas yang tewas di Jalur Gaza. Pernyataan ini menyoroti eskalasi kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut dan menambah kompleksitas situasi konflik antara Israel dan Palestina.

Pernyataan Netanyahu ini menjadi sorotan tajam dan menimbulkan reaksi beragam dari berbagai pihak, termasuk masyarakat internasional dan lembaga hak asasi manusia, yang menyerukan perlindungan terhadap hak-hak warga sipil dan penyelesaian damai atas konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat, tanpa memandang kewarganegaraan atau afiliasi politik, harus menjadi prioritas utama dalam menangani situasi yang kompleks dan sensitif ini.

(A/08)