KUALA LUMPUR – Tun Daim Zainuddin, mantan Menteri Keuangan Malaysia, menghadiri sidang di Mahkamah Sesyen pada Senin, 29 Januari 2024, untuk didakwa atas tuduhan tidak mematuhi notis dari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) terkait pengisytiharan 70 aset hartanya. Dalam sidang di hadapan Hakim Azura Alwi, Daim mengaku tidak bersalah terhadap tuduhan tersebut dan meminta bicara.
Dia didakwa dengan sengaja tidak mematuhi notis yang dihantar oleh pegawai SPRM terkait dengan pengisytiharan asetnya.
Aset-aset yang tidak disebutkan termasuk satu akaun Amanah Saham Nasional Berhad (ASB), tujuh kenderaan termasuk Jaguar, Mercedes-Benz, dan Rolls-Royce, 38 syarikat, serta 25 hartanah di beberapa negeri termasuk ibu negara Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Perak, dan Pahang. Kesalahan yang didakwa dilakukan di Ibu Pejabat SPRM, Putrajaya, pada 13 Disember tahun sebelumnya.
Baca Juga:
Dalam persidangan tersebut, Daim diwakili oleh peguamnya M. Puravalen. Mahkamah kemudian menetapkan jaminan sebesar RM280,000 dan menetapkan tanggal 22 Mac sebagai tarikh sebutan semula kes. Ini merupakan langkah hukum setelah isterinya, Toh Puan Na’imah Khalid, juga didakwa atas tuduhan yang sama minggu sebelumnya.
Sebelumnya, SPRM telah memulakan siasatan terhadap keluarga Daim sejak Februari tahun sebelumnya setelah pendedahan Kertas Pandora yang mengandungi maklumat perbankan, cukai, dan hartanah pemimpin-pemimpin dunia. Media juga melaporkan bahwa SPRM telah menyita Menara Ilham milik keluarga Daim. Daim dan keluarganya telah memulakan tindakan undang-undang untuk menentang siasatan dan penyitaan aset mereka.
Baca Juga:
Kesemua pemohon juga meminta agar semua siasatan terhadap mereka dihentikan, semua dokumen dan aset yang disita dikembalikan, dan akaun bank mereka yang disyahbekukan. Mereka juga memohon agar pihak pendakwaan dilarang mendakwa mereka di mahkamah dan memohon ganti rugi atas dasar indemniti penuh. Ini menandakan pertempuran hukum yang sedang berlangsung antara keluarga Daim dan SPRM terkait tuduhan korupsi dan pelanggaran undang-undang yang diajukan oleh pihak berwenang.
(A/08)
DENPASAR Dalam rangka mengantisipasi potensi aksi unjuk rasa lanjutan, sebanyak 1.521 personel Polda Bali mengikuti apel siaga di halaman
Pemerintahan
JAKARTA Meski namanya belum sepopuler tanaman herbal lainnya, daun patikan kebo atau yang dikenal juga sebagai asthma plant ternyata menyi
Kesehatan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan seruan moral atas eskalasi krisis sosialpolitik dan gelombang aksi massa yang terja
Nasional
TANGERANG Kabupaten Simalungun kembali mencatat prestasi membanggakan dalam ajang nasional. Dalam gelaran Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025,
Ekonomi
JAKARTA Aksi penjarahan yang terjadi di sejumlah titik dalam beberapa hari terakhir menuai perhatian serius dari berbagai pihak. Salah sat
Agama
PADANGSIDIMPUAN Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan kembali menunda sidang pembacaan vonis terhadap terdakwa kasus judi Togel, Gunawan
Berita
JAKARTA Partai NasDem resmi menonaktifkan dua anggota DPR RI, yaitu Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, karena pernyataan publik mereka yang
Politik
PADANGSIDIMPUAN Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Kodir Pohan, mengucapkan selamat atas terpi
Nasional
KUTAI KARTANEGARA PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilaya
Ekonomi
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan temuan penting usai melakukan pemantauan terhadap eskalasi aksi unju
Nasional