Tuduhan Israel Terhadap UNRWA, PBB Minta Negara-negara Tetap Beri Bantuan ke UNRWA

NEW YORK – Situasi saat ini menggambarkan ketegangan yang meningkat antara beberapa negara donor dan UNRWA setelah tuduhan terkait keterlibatan staf UNRWA dalam serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober. Pernyataan Sekjen PBB, Antonio Guterres, yang memohon kepada negara-negara donor untuk “menjamin kelangsungan” UNRWA, menyoroti kekhawatiran akan dampak penangguhan pendanaan terhadap badan ini.

Pada saat yang sama, Israel menuduh beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas, yang mengakibatkan penangguhan pendanaan dari beberapa negara donor utama. Sebagai respons, UNRWA telah memecat beberapa stafnya atas tuduhan yang diajukan oleh Israel dan berjanji untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap klaim tersebut. Namun, perselisihan antara Israel dan UNRWA semakin meruncing setelah Mahkamah Internasional PBB memutuskan bahwa Israel harus mencegah tindakan genosida dalam konflik tersebut dan mengizinkan lebih banyak bantuan ke Gaza.

Dalam konteks ini, Sekjen PBB, Antonio Guterres, menekankan bahwa puluhan ribu staf UNRWA lainnya banyak yang terlibat dalam pekerjaan kemanusiaan dan tidak boleh dihukum atas tuduhan yang dituduhkan kepada beberapa staf. Dia menegaskan bahwa pelayanan terhadap warga yang membutuhkan harus dipenuhi tanpa intervensi politik.

Namun, reaksi dari Israel terhadap pernyataan Guterres menunjukkan ketegangan yang lebih lanjut. Utusan Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengecam Guterres atas apa yang dia anggap sebagai pengabaian terhadap “bukti” yang menunjukkan keterlibatan UNRWA dalam “hasutan dan terorisme”. Di sisi lain, Hamas menyatakan kecaman terhadap ancaman Israel terhadap UNRWA dan menyerukan kepada PBB dan organisasi internasional lainnya untuk tidak “menyerah pada ancaman dan pemerasan tersebut”.

Ketegangan ini memberikan gambaran tentang kompleksitas politik dan humaniter yang melibatkan berbagai pihak dalam konflik Palestina-Israel. Meskipun terdapat usaha untuk menjaga kemanusiaan dan keadilan dalam penanganan situasi tersebut, perpecahan politik dan ketegangan regional terus mempengaruhi upaya-upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.

(A/08)