JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengeluarkan peringatan kepada 2.100 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tergabung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka.
Sementara itu, 1.789 unit lainnya terpaksa ditangguhkan operasionalnya oleh pemerintah akibat sejumlah kelalaian dalam memenuhi standar operasional.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa tindakan ini diambil sebagai bagian dari upaya pengawasan untuk memastikan bahwa program MBG yang berjalan dengan baik dapat memenuhi standar pelayanan yang sudah ditetapkan.Baca Juga:
Salah satu alasan utama penangguhan adalah kurangnya pendaftaran Sertifikat Kelayakan Higiene dan Sanitasi (SLHS) pada sejumlah unit, meskipun mereka sudah terdaftar sebelumnya.
"Sebanyak 2.100 unit SPPG telah mendapat peringatan agar segera memperbaiki pelayanan mereka. Sementara itu, 1.789 unit lainnya kami hentikan operasionalnya sementara karena belum memenuhi syarat administrasi dan kelayakan teknis yang dibutuhkan," ujar Dadan dalam konferensi pers, Jumat (3/4/2026).
Selain masalah administratif, BGN juga menemukan sejumlah unit yang tidak memiliki fasilitas pengolahan air limbah yang memadai.
Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat standar higiene dan sanitasi sangat penting dalam penyelenggaraan layanan gizi bagi masyarakat.
"Bagi unit-unit yang terkena penangguhan, kami memberi waktu untuk melakukan perbaikan. Durasi penangguhan bervariasi, tergantung seberapa cepat mereka dapat memenuhi persyaratan, yang diperkirakan akan memakan waktu antara satu hingga dua minggu," tambah Dadan.
Selain itu, BGN juga mencatat adanya temuan bahwa 62 unit SPPG di beberapa daerah telah menyiapkan menu yang tidak sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan, khususnya selama Ramadan.
Hal ini juga berujung pada penangguhan sementara bagi unit-unit yang terlibat.
Dadan menegaskan bahwa penghentian sementara ini bukanlah sanksi permanen, melainkan sebagai kesempatan bagi setiap unit untuk melakukan perbaikan sebelum kembali beroperasi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada awal 2023 bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak-anak di bawah lima tahun, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas.
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut pihak yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan nahkoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa ditemukan dalam
PERISTIWA
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, mengungkapkan adanya pertemuan dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai Suahasil Nazara dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) masih mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol MedanBin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Jambi masih terdeteksi di sebagian besar wil
PERISTIWA
JAKARTA Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, meminta Presiden ke7 J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) mengaitkan langkah pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, resmi dipecat dari keanggotaan partai pa
POLITIK
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) membawa riwayat pendidikan Presiden Prabowo Subianto dalam polemik mengenai syarat pendidikan Wakil
HUKUM DAN KRIMINAL
