9 WNI Diduga Disiksa Tentara Israel, DPR Minta RI Tempuh Jalur ICC
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mendesak pemerintah Indonesia membawa kasus dugaan penyiksaan terhadap sembilan warga neg
INTERNASIONAL
BEIJING – Pemerintah China pada Jumat (3/1/2025) mengumumkan rencana pemberian subsidi untuk warganya yang ingin membeli perangkat elektronik pribadi seperti smartphone, tablet, jam tangan pintar, dan berbagai perangkat lainnya. Subsidi ini adalah kelanjutan dari program tukar tambah nasional yang sebelumnya telah mencakup potongan harga untuk pembelian peralatan rumah tangga dan mobil. Program subsidi untuk perangkat pribadi ini bertujuan untuk menghidupkan kembali pasar ponsel pintar di China, serta mendorong penjualan industri teknologi domestik, termasuk perusahaan besar seperti Huawei Technologies dan Xiaomi.
Selain itu, langkah ini juga diambil untuk mengimbangi potensi dampak tarif baru yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap ekspor China. Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, Yuan Da, mengungkapkan bahwa pemerintah akan secara signifikan meningkatkan penjualan obligasi jangka panjang untuk mendanai perluasan program subsidi ini. Sebelumnya pada Juli 2024, China sudah berkomitmen menyediakan dana sebesar 300 miliar yuan yang dikumpulkan melalui obligasi khusus untuk mendukung program tukar tambah barang.
Program subsidi ini muncul di tengah melambatnya laju pertumbuhan ekonomi China yang tercatat tumbuh pada laju paling lambat dalam tiga bulan hingga akhir September 2024. Penurunan sektor properti yang berkepanjangan dan ketidakamanan lapangan kerja menjadi faktor utama yang menghambat pemulihan ekonomi. Hal ini juga terlihat pada penurunan penjualan ritel yang mencapai titik terendah dalam 18 bulan, yang menyebabkan deflasi dan menurunkan daya beli konsumen.
Perlambatan ekonomi ini memaksa pemerintah untuk mengeluarkan lebih banyak stimulus untuk menjaga stabilitas perekonomian. Bank Dunia bahkan memprediksi ekonomi China hanya akan tumbuh 4,5 persen pada 2025, lebih lambat dibandingkan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini yang mencapai 4,9 persen. Pemerintah China berjanji untuk meningkatkan defisit, memperbanyak utang, serta melonggarkan kebijakan moneter untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil.
(CHRISTIE)
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mendesak pemerintah Indonesia membawa kasus dugaan penyiksaan terhadap sembilan warga neg
INTERNASIONAL
JAKARTA Majelis Etik Ombudsman RI akan memeriksa Ketua Ombudsman RI nonaktif, Hery Susanto, terkait dugaan pelanggaran kode etik dan kod
NASIONAL
MEDAN Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat kembali memanas. Mantan Kepala Dinas Pendid
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Jabatan Komandan Satuan Brigade Mobil (Dansatbrimob) Polda Aceh resmi diserahterimakan dari Kombes Pol Zuhdi Batubara kepada Ko
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak merobek penanda tenda jemaah haji di kawasan Arafah yang dipasang
NASIONAL
JAKARTA Organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya membantah tudingan intimidasi terhadap Ilma Sani Fitriana, an
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil ditutup menguat pada perdagangan akhir pekan, Jumat (22/5/2026). IHSG naik 67,104 po
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan Jumat (22/5/2026). Rupiah turu
EKONOMI
BANDUNG Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong penguatan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui revisi
NASIONAL
TANJUNGBALAI Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai, Fadly Abdina didampingi Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung bersama unsur For
EKONOMI