bitvonline.com -Di balik sorotan gemerlap kebijakan sosial di Libya, masa pemerintahan Muammar Gaddafi (1969–2011) meninggalkan warisan yang penuh kontradiksi. Di satu sisi, pemerintahannya memperkenalkan sejumlah inisiatif ambisius untuk memberikan layanan dasar secara gratis—mulai dari listrik dan bahan bakar minyak (BBM) murah, hingga perumahan, pendidikan, dan kesehatan yang dibiayai negara. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut menuai kritik tajam karena dianggap tidak berkelanjutan dan sangat bergantung pada pendapatan minyak.
Subsidi Besar-Besaran untuk Seluruh Rakyat
Di bawah rezim Gaddafi, listrik dinyatakan sebagai hak dasar bagi setiap warga Libya. Pemerintah menggratiskan listrik untuk seluruh rakyat, upaya yang dinilai sebagai bentuk redistribusi kekayaan negara yang bersumber dari hasil ekspor minyak. Kebijakan ini disusul dengan subsidi besar-besaran untuk BBM, sehingga harga bahan bakar tetap terjangkau—membantu menopang kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Baca Juga:
Selain itu, Gaddafi juga mengklaim bahwa setiap warga berhak mendapatkan perumahan tanpa harus membayar sewa. Program perumahan bersubsidi ini, bersama dengan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan secara gratis, merupakan bagian dari visi sosialisme yang ia terapkan. Dalam narasinya, pemerintah Libya berperan sebagai pelindung dan penyedia hak-hak dasar bagi rakyatnya.
JAKARTA Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, mengungkapkan bahwa sosok berinisial J telah menyatakan kesedia
Politik
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menegaskan bahwa perbaikan jalan rusak di Jalan Setia Makmur, Kecamatan Sunggal,
Pemerintahan
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, resmi mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 21 UndangUndang Tind
Nasional
JAKARTA Laga final Piala AFF U23 2025 tinggal hitungan jam. Di tengah ketegangan dan harapan besar, penyerang muda Garuda Muda, Hokky Car
Olahraga
THAILAND Gencatan senjata akhirnya tercapai antara Thailand dan Kamboja pada Senin (28/7) malam setelah hampir sepekan konflik bersenjata
Internasional
JAKARTA Anggota DPR RI sekaligus selebritas Junico Siahaan atau yang dikenal sebagai Nico Siahaan mengungkapkan keprihatinannya terhadap k
Hukum dan Kriminal
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jal
Nasional
SUMUT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mewujudkan pembangunan
Pemerintahan
JAKARTA Partai Demokrat secara tegas membantah tudingan yang menyebut partai berlambang mercy itu berada di balik maraknya isu dugaan ijaz
Politik
JAKARTA Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendampingi tiga orang saksi yang diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan du
Hukum dan Kriminal