Meskipun 47 BUMN akan berada di bawah payung Danantara, Erick menegaskan bahwa Kementerian BUMN tetap memiliki peran penting dalam mengawasi operasional dan integritas perusahaan pelat merah, termasuk menangani kasus korupsi dan menyetujui rencana kerja.
Pengawasan tetap dilakukan untuk memastikan kewajiban terhadap layanan publik, seperti subsidi dan kompensasi, tetap terjaga dengan baik.
Lebih lanjut, Erick menjelaskan bahwa BUMN memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian negara, dengan total profit yang mencapai Rp 310 triliun.
"Jika BUMN korup, angka profit sebesar itu tidak mungkin tercapai. Jadi, pengelolaan yang baik dan transparan harus terus dijaga," ujarnya.
Danantara, sebagai lembaga pengelola investasi, akan mengelola aset BUMN secara bertahap hingga mencapai nilai sekitar US$ 900 miliar.
Erick menyatakan hubungan yang baik dengan pihak Danantara, seperti yang dijalin dengan Pak Rosan, yang juga memiliki pengalaman di Kementerian BUMN.
(dc/a)
PADANGSIDIMPUAN Polres Padangsidimpuan kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama dalam menjal
NASIONAL
ACEH TIMUR Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehab
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi kritik sejumlah ekonom dan pengamat yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia s
EKONOMI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipidter) Bareskrim Polri berhasil mengungkap praktik perdagangan daging domba impor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah yang melemah hingga mendekati Rp 17.000 per
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengunjungi Posko Peduli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mudik Aman di Terminal
NASIONAL
BANDA ACEH Menjelang tradisi Meugang Idul Fitri yang selalu diperingati dengan menyantap hidangan daging, Pemerintah Aceh memastikan bah
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi dengan melakukan penyitaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan pemerasan yang melibatk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut ada pengamat yang tidak menyukai kebe
NASIONAL
