Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA -Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan penemuan minyak goreng bersubsidi Minyakita dalam kemasan 1 liter yang ternyata hanya berisi 750 ml.
Hal ini memicu kemarahan publik, mengingat produk yang seharusnya membantu masyarakat justru diduga menyalahi aturan.
Tidak hanya itu, harga Minyakita di pasaran juga terpantau jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp15.700 per liter.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menindaklanjuti kasus ini.
Ia memastikan perusahaan yang terlibat adalah PT Navyta Nabati Indonesia (NNI), yang sebelumnya sudah pernah tersandung kasus penimbunan Minyakita yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga di pasaran.
"Ya, itu sudah kami tindaklanjuti. Perusahaan tersebut sebelumnya juga sudah kami proses hukum terkait kasus penumpukan barang," ujar Budi di Sarinah, Jakarta, pada Rabu (5/3/2025).
Terkait dengan perkembangan kasus, Budi mengungkapkan bahwa proses hukum masih berjalan dan produk yang tidak sesuai standar sudah ditarik dari peredaran.
"Minyakita yang tidak sesuai volume sudah tidak ada di pasaran. Produk yang beredar sekarang sudah sesuai standar, harga juga sudah normal dengan HET Rp15.700 per liter," katanya.
Selain kasus volume yang tidak sesuai, Kemendag sebelumnya telah membongkar sejumlah pelanggaran yang dilakukan PT NNI, termasuk produksi Minyakita tanpa sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang masih berlaku, serta ketidaksesuaian izin edar dan harga yang dijual di atas ketentuan pemerintah.
"Minyakita yang kami amankan berjumlah 7.800 botol dan 275 dus kemasan 12 liter.
Selain mengurangi volume, PT NNI juga menjual produk ini dengan harga yang lebih tinggi dari ketentuan pemerintah," ungkap Budi.
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL