MEDAN -Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan larangan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat di lingkungan Pemko Medan untuk menggunakan barang-barang mewah atau bermerek mahal (branded).
Sebagai gantinya, ia mengajak mereka untuk mendukung produk-produk lokal dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Medan.
Pernyataan tersebut disampaikan Rico Waas menanggapi aksi belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) Sumut, yang menggelar protes di Kantor Balai Kota Medan pada Jumat (14/3/2025).
Baca Juga:
Aksi tersebut menyoroti gaya hidup beberapa ASN dan pejabat Pemko Medan, termasuk Sekda Kota Medan yang menggunakan sepatu branded seharga Rp18 juta.
"Saya minta kepada seluruh ASN, terutama para pejabat di jajaran Pemko Medan, untuk tidak menggunakan barang-barang mahal atau branded. Mari kita gunakan produk UMKM kita yang tidak kalah dengan barang-barang branded," tegas Rico Waas.
Baca Juga:
Wali Kota Medan ini juga mengungkapkan bahwa berbagai jenis barang mulai dari sepatu, baju, hingga celana, semuanya bisa diproduksi oleh UMKM di Kota Medan.
Dengan berbelanja di UMKM lokal, ASN dan pejabat turut berkontribusi dalam membesarkan ekonomi lokal. "Jadi ini penekanan untuk semuanya. Saya harap tidak ada lagi yang memakai barang-barang branded.
Mari sama-sama menggunakan barang-barang produk lokal yang ada di kota ini," tambahnya.
Rico Waas juga menyatakan bahwa kritikan dari mahasiswa menjadi introspeksi bagi dirinya pribadi dan Pemko Medan. "Mungkin namanya manusia, mungkin ada silap dan khilaf.
Yang pasti saya tekankan, mulai hari ini saya tidak mau ada lagi rekan-rekan OPD memakai barang-barang branded," ungkapnya.
Sebelum terjun ke dunia politik dan menjadi Wali Kota Medan, Rico Waas mengaku memiliki keprihatinan yang sama dengan mahasiswa mengenai ketimpangan sosial.
"Saya merasakan ada penderitaan yang begitu hebat di hati adik-adik mahasiswa," ujar Rico.
MEDAN Kasus pencurian motor kembali terjadi di Kota Medan, yang semakin marak meskipun pihak Kepolisian telah melakukan patroli dan pena
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks melalui media digital hanya dapat diproses hukum jika
Hukum dan Kriminal
MERAUKE Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Santa Mari
Hukum dan Kriminal
JEMBER Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenkopo
Nasional
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencan
Pemerintahan
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi melantik dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kep
Pemerintahan
SURABAYA Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil menangkap tiga pelaku penyebaran video hoaks dan deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI) ya
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terus mendalami dugaan korupsi dana stunting di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah akan mulai menerapkan kurikulum baru yang memasukkan pelajaran coding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI)
Pendidikan
PEKANBARU Mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Pe
Hukum dan Kriminal
