Korlantas Polri Bantah Isu Aturan Tilang yang Menyita Kendaraan: "Tidak Benar!"

JAKARTA -Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri membantah adanya isu yang beredar mengenai aturan tilang yang dapat menyita kendaraan.

Isu tersebut viral di media sosial dan menyebutkan bahwa mulai April 2025, aturan tilang akan berlaku dengan menyita kendaraan jika Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mati lebih dari dua tahun.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution Kolaborasi dengan Kapolda Sumut, Rancang Inovasi Optimalkan PAD
• Ops Patuh Toba 2025: Satgas Gakkum Tertibkan Pelanggar Lalu Lintas di Medan, Kasus Kecelakaan Turun 43,9%

Brigjen Raden Slamet Santoso, Dirgakkum Korlantas Polri, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

Dalam penjelasannya, Brigjen Slamet memastikan tidak ada perubahan pada aturan tilang yang berlaku saat ini.

Baca Juga:

• Kursi Wakapolri Masih Kosong, Kapolri: "Tunggu Saja"
• AHY Ungkap Truk Keluarkan Rp150 Juta per Tahun karena Pungli, Biaya Logistik Jadi Mahal

"Info yang beredar adalah tidak benar," ujar Brigjen Slamet saat dikonfirmasi, Senin (17/3/2025).

Menurut Brigjen Slamet, STNK memang harus diperbarui setiap tahun.

Jika pengendara tertangkap petugas dan STNK belum diperbarui, mereka akan ditilang, tetapi kendaraan tidak akan disita.

"Kamu akan diarahkan untuk segera mengesahkan STNK di kantor Samsat," tuturnya.

Selain itu, Brigjen Slamet juga menjelaskan bahwa meski STNK belum diperbarui selama dua tahun, data kendaraan tidak akan dihapus kecuali atas permintaan pemilik kendaraan.

Ia menambahkan bahwa pengendara yang terekam oleh kamera tilang elektronik atau ETLE tidak akan langsung ditilang. Mereka akan menerima surat konfirmasi terlebih dahulu untuk memverifikasi pelanggaran.

"Data kendaraan baru akan diblokir sementara jika pemilik tidak merespons surat konfirmasi atau tidak membayar denda tilang dalam waktu yang ditentukan. Blokir akan dibuka kembali setelah konfirmasi atau pembayaran denda dilakukan," jelas Brigjen Slamet.