Demo Tolak RUU TNI: Supratman Agtas Temui Massa Aksi, Berkomitmen Komunikasikan Tuntutan ke DPR

JAKARTA -Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menghadapi aksi protes mahasiswa yang menolak RUU Tentara Nasional Indonesia (TNI) di depan gerbang Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

Dalam audiensi tersebut, Supratman mengungkapkan bahwa ia akan mengkomunikasikan aspirasi massa aksi kepada pemerintah dan DPR.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Tegaskan Tak Ada Rencana Reshuffle Kabinet: “Menteri Saya Bekerja dengan Baik”
• PKS Dorong Revisi UU Pemilu Rampung 2025 demi Persiapan Matang Jelang 2029

Aksi protes dimulai ketika perwakilan mahasiswa dari Universitas Trisakti menyampaikan kekhawatiran bahwa pemerintah berupaya mengembalikan dwifungsi ABRI, yang sebelumnya dibatasi melalui reformasi.

Mereka menegaskan bahwa tujuan reformasi adalah untuk memperkuat supremasi sipil dan menghindari peran militer yang berlebihan dalam pemerintahan.

Baca Juga:

• Jokowi Tanggapi Usulan Pemakzulan Gibran: Ikuti Proses Sesuai Konstitusi
• Usman Hamid: Musuh Bangsa Bukan LSM Asing, Tapi Elite Politik Koruptor!

"Hari ini DPR dan Kementerian Pertahanan mencoba mengembalikan dwifungsi tersebut," ujar perwakilan mahasiswa, menekankan pentingnya supremasi sipil dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Supratman, yang awalnya tidak berniat untuk duduk bersama anggota DPR dengan massa aksi, menyatakan akan tetap menampung dan mendengar aspirasi mereka.

"Saya sebagai Menteri Hukum akan berkomunikasi dengan pemerintah, pimpinan DPR, dan anggota Komisi I mengenai aspirasi ini," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi XIII DPR, Vita Ervina, juga bergabung untuk membantu menjembatani komunikasi antara massa aksi dan pimpinan DPR.

"Kami akan mengkomunikasikan tuntutan ini kepada pimpinan kami yang berwenang," jelasnya.

Selain itu, massa aksi meminta Supratman untuk membacakan press release yang berisi penolakan terhadap RUU TNI.

Dalam press release yang dibacakan oleh Supratman, mahasiswa menegaskan bahwa revisi undang-undang ini berpotensi melemahkan supremasi sipil, membuka peluang kembalinya dwifungsi ABRI, dan dapat menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Mereka juga menuntut penghentian prajurit TNI dalam jabatan sipil serta komitmen pemerintah untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Massa aksi juga memperingatkan bahwa jika revisi RUU TNI terus dilanjutkan, mereka akan kembali menggelar aksi dengan jumlah yang lebih besar.

Dalam kesempatan tersebut, massa aksi sempat menghalangi mobil Supratman saat ia tiba di lokasi.

Massa menuntut agar Menteri Hukum turun dari mobil dan mendengarkan langsung tuntutan mereka.

Setelah beberapa waktu, Supratman akhirnya keluar dari mobil dan bergabung dengan massa aksi untuk berdiskusi.

RUU TNI, yang sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah, rencananya akan dibawa ke rapat paripurna DPR yang dijadwalkan besok.

(dc/a)

Presiden Prabowo Tegaskan Tak Ada Rencana Reshuffle Kabinet: “Menteri Saya Bekerja dengan Baik”

PKS Dorong Revisi UU Pemilu Rampung 2025 demi Persiapan Matang Jelang 2029

Jokowi Tanggapi Usulan Pemakzulan Gibran: Ikuti Proses Sesuai Konstitusi

Usman Hamid: Musuh Bangsa Bukan LSM Asing, Tapi Elite Politik Koruptor!

Menjaga Bara Reformasi: Aktivis Antikorupsi Asal Sumut Saharuddin Hadiri Sarasehan Aktivis Lintas Generasi

Purnawirawan, Gibran, dan Surya Paloh Menakar Ujian Demokrasi dalam Cermin Pancasila dan Konstitusi