JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap masalah mandeknya investasi yang disebabkan oleh ulah sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam pungutan liar (pungli).
Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo telah memerintahkan TNI dan Polri untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan.
Baca Juga:
Dalam keterangannya setelah rapat terbatas dengan Presiden, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir tindakan yang merugikan dunia usaha.
Luhut menegaskan, langkah tegas akan diambil terhadap ormas yang terlibat dalam pungli dan tindakan premanisme yang dapat mengganggu iklim investasi di Indonesia.
Baca Juga:
"Kita harus tindak hal semacam itu dan nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus baik," ujar Luhut di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Pernyataan ini menguatkan upaya pemerintah untuk menanggapi laporan sejumlah investor yang mengeluhkan gangguan yang dilakukan oleh kelompok ormas.
Dalam upaya ini, pemerintah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Kadin, dan DPR untuk memastikan ormas yang bermanfaat dan yang meresahkan iklim investasi dapat dipisahkan.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan pendataan terhadap ormas-ormas yang diduga terlibat dalam kegiatan yang menghambat investasi.
Walaupun demikian, Airlangga belum menjelaskan lebih lanjut apakah langkah penertiban atau pembinaan akan diambil setelah pendataan tersebut.
Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani juga menekankan pentingnya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat sekitar untuk menciptakan lingkungan yang mendukung investasi.
Menurutnya, investasi yang lancar akan membuka lapangan pekerjaan baru serta memberikan keuntungan bagi usaha lokal, seperti restoran dan penginapan.
MEDAN Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara berhasil membongkar sindikat pencurian lintas provinsi yang me
Hukum dan Kriminal
PALEMBANG Majelis hakim Pengadilan Militer I04 Palembang menjatuhkan hukuman mati kepada Kopda Bazarsah setelah terbukti secara sah dan m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Indonesia dan Peru resmi memperkuat hubungan bilateral mereka pada peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Acara ini
Nasional
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti anggaran kementeriannya yang tak pernah mengalami kenai
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) resmi mengumumkan bahwa sistem ganjil genap tidak aka
Nasional
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pentingnya pengelolaan batu bara yang hatihati dengan
Nasional
PADANG LAWAS Kasus kekerasan terhadap seorang anak perempuan berusia 10 tahun berinisial YS di Desa Sibuhuan Jae, Kecamatan Barumun, Kabup
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan barang bukti berupa Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 terkait Kuota
Nasional
CIPINANG Isu beras oplosan yang merebak di masyarakat menyebabkan kekhawatiran serius di kalangan pedagang Pasar Induk Beras Cipinang, Jak
Ekonomi
KUPANG Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana, Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto, menegaskan bahwa sebanyak 20 orang prajur
Hukum dan Kriminal
