JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap masalah mandeknya investasi yang disebabkan oleh ulah sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam pungutan liar (pungli).
Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo telah memerintahkan TNI dan Polri untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan.
Baca Juga:
Dalam keterangannya setelah rapat terbatas dengan Presiden, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir tindakan yang merugikan dunia usaha.
Luhut menegaskan, langkah tegas akan diambil terhadap ormas yang terlibat dalam pungli dan tindakan premanisme yang dapat mengganggu iklim investasi di Indonesia.
Baca Juga:
"Kita harus tindak hal semacam itu dan nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus baik," ujar Luhut di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Pernyataan ini menguatkan upaya pemerintah untuk menanggapi laporan sejumlah investor yang mengeluhkan gangguan yang dilakukan oleh kelompok ormas.
Dalam upaya ini, pemerintah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Kadin, dan DPR untuk memastikan ormas yang bermanfaat dan yang meresahkan iklim investasi dapat dipisahkan.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan pendataan terhadap ormas-ormas yang diduga terlibat dalam kegiatan yang menghambat investasi.
Walaupun demikian, Airlangga belum menjelaskan lebih lanjut apakah langkah penertiban atau pembinaan akan diambil setelah pendataan tersebut.
Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani juga menekankan pentingnya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat sekitar untuk menciptakan lingkungan yang mendukung investasi.
Menurutnya, investasi yang lancar akan membuka lapangan pekerjaan baru serta memberikan keuntungan bagi usaha lokal, seperti restoran dan penginapan.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap ormas yang terbukti melakukan pemalakan terhadap pengusaha atau meminta jatah proyek.
"Jika terbukti, aksi tersebut merupakan tindak pidana yang harus ditangani oleh aparat hukum," kata Yassierli.
Dengan langkah tegas ini, pemerintah berharap dapat memastikan stabilitas ekonomi dan menjaga dunia usaha di Indonesia tetap berkembang dengan baik.
Pemerintah juga berkomitmen untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, guna menekan aksi negatif yang merugikan banyak pihak.
(tb/a)
JAKARTA Sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan artis Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan
Entertainment
MEDAN Google mengumumkan pembaruan terbaru pada platform Google Finance, yang kini dilengkapi dengan fitur berbasis kecerdasan buatan (AI)
Sains & Teknologi
MEDAN Bagi kamu yang sering menggunakan layanan ojek online (ojol), memastikan alamat rumah sudah terdaftar dengan benar di Google Maps sa
Sains & Teknologi
MEDAN Setiap tanggal 17 Agustus, momen pengibaran Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka selalu menjadi
Nasional
MEDAN Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke80, banyak cara dilakukan untuk mengenang perjuangan para pahlawan bangsa. Salah
Nasional
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyatakan kesiapan penuh dalam penyelenggaraan dua event olahraga air internasional, A
Olahraga
JAKARTA Presiden Peru Dina Boluarte menyatakan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis penting bagi negaranya di kawasan Asia Tenggara s
Nasional
JAKARTA Rokok elektronik atau vape yang mengandung zat berbahaya etomidate, yang dikenal dapat membuat penggunanya seperti zombie, yang
Nasional
PALAS Seorang bocah perempuan berinisial R (10) mengalami penyiksaan keji oleh seorang pria dan dua anaknya di Desa Sibuhuan Jae, Kabupate
Hukum dan Kriminal
HALMAHERA TIMUR Kasus pembunuhan mengerikan mengguncang lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Halmahera Timur. Seorang pegawai muda, Adit
Hukum dan Kriminal
