Tolak RUU TNI, Pedemo Bawa Poster Foto Prabowo dengan Tulisan 'Orba Strikes Back' di Depan Gedung DPR

JAKARTA -Sejumlah massa aksi yang terdiri dari masyarakat sipil melakukan demonstrasi di area Gerbang Pancasila, Jalan Gelora, Jakarta, pada Kamis pagi.

Massa yang mayoritas mengenakan pakaian hitam tersebut melakukan longmarch sejauh satu kilometer menuju gerbang depan Gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto.

Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap pengesahan Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja disahkan oleh DPR pada hari yang sama.

Baca Juga:

• SBY dan Presiden Prabowo Bertukar Pesan Bahas Revisi UU TNI: 80 Persen Aman, Tapi Ada Pasal Rawan
• TNI Koordinasi dengan Kejagung Terkait Dugaan Konten Negatif RUU TNI oleh Marcella Santoso

Massa aksi membawa sejumlah poster yang memuat berbagai pesan kritis terhadap kebijakan tersebut.

Salah satu poster yang dibawa massa aksi bertuliskan, "Buru-buru banget Revisi UU TNI, lagi perang sama siapa selain melawan rakyat?" yang mengkritisi urgensi revisi UU TNI.

Baca Juga:

• RUU TNI Disahkan, Mahasiswa Bergerak! Aliansi Mahasiswa Indonesia Gelar Diskusi Strategis di Jakarta
• RUU TNI Sudah di Meja Presiden, Supratman Pastikan Tak Ada Dwi Fungsi

Selain itu, ada pula poster dengan tulisan, "Gantian aja bagaimana? TNI jadi ASN, sipil yang angkat senjata" yang menggambarkan ketidaksetujuan terhadap perubahan yang diusulkan.

Salah satu poster juga menampilkan foto Presiden RI Prabowo Subianto dengan tulisan, "Star Orde Baru strikes back," yang menunjukkan ketegasan massa aksi terhadap sosok yang dianggap sebagai simbol dari kebijakan tersebut.

Massa aksi juga membawa poster berwarna hitam dengan tulisan merah, "Prabowo Fasis", yang menjadi sorotan tajam terhadap peran Presiden dalam pengesahan revisi UU TNI.

Pengesahan RUU TNI menjadi peraturan resmi dilakukan oleh Ketua DPR, Puan Maharani, yang mengetuk palu pada rapat paripurna DPR.

Dalam kesempatan itu, Puan mengungkapkan tiga substansi utama dari revisi RUU TNI, salah satunya adalah terkait dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), penambahan kementerian atau lembaga yang bisa ditempati oleh prajurit aktif, serta penyesuaian usia pensiun anggota militer yang bergantung pada pangkat mereka.

(jp/n14)

SBY dan Presiden Prabowo Bertukar Pesan Bahas Revisi UU TNI: 80 Persen Aman, Tapi Ada Pasal Rawan

TNI Koordinasi dengan Kejagung Terkait Dugaan Konten Negatif RUU TNI oleh Marcella Santoso

RUU TNI Disahkan, Mahasiswa Bergerak! Aliansi Mahasiswa Indonesia Gelar Diskusi Strategis di Jakarta

RUU TNI Sudah di Meja Presiden, Supratman Pastikan Tak Ada Dwi Fungsi

Warga Gelar Aksi Berkemah di Depan DPR, Desak Pembatalan RUU TNI

Kaum Ibu Aksi Tolak Kekerasan Aparat dalam Demo Menolak RUU TNI di Jakarta