Kementerian HAM Minta Kapolri Hapus SKCK, Tujuannya Bantu Mantan Narapidana Bangkit Ekonomi

JAKARTA -Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengajukan permohonan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk meninjau dan bahkan menghapuskan persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi mereka yang mencari pekerjaan.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Nicholay Aprilindo, mengungkapkan bahwa usulan tersebut disampaikan setelah mendapatkan banyak keluhan dari mantan narapidana yang kesulitan menemukan pekerjaan setelah bebas dari penjara.

Baca Juga:

• Hasto Kristiyanto Marah, KPK Tak Izinkan Tio Fridelina Berobat ke China
• Pimpin Langsung Sidang TPP, Kalapas Labuhan Ruku: Saya Pastikan Pelayanan Hak Integrasi Tidak Dipungut Biaya

"Salah satu alasan utama mereka kesulitan mencari pekerjaan adalah syarat SKCK yang dipersyaratkan oleh sebagian besar perusahaan," ungkap Nicholay dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM di Jakarta pada Jumat (21/3).

Usulan ini berawal dari kunjungan kementerian ke beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), di mana banyak narapidana mengeluhkan ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari penjara.

Baca Juga:

• Rutan Rantau Gandeng BLK Tapin untuk Tingkatkan Keterampilan Warga Binaan
• Ahli Hukum Pidana Sebut Penangkapan dan Penahanan Rahmadi oleh Polda Sumut Batal Demi Hukum

Beberapa di antaranya mengaku terpaksa mengulang kesalahan akibat tekanan ekonomi, karena kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai.

Hasto Kristiyanto Marah, KPK Tak Izinkan Tio Fridelina Berobat ke China

Pimpin Langsung Sidang TPP, Kalapas Labuhan Ruku: Saya Pastikan Pelayanan Hak Integrasi Tidak Dipungut Biaya

Rutan Rantau Gandeng BLK Tapin untuk Tingkatkan Keterampilan Warga Binaan

Ahli Hukum Pidana Sebut Penangkapan dan Penahanan Rahmadi oleh Polda Sumut Batal Demi Hukum

BNN dan Kemenkumham Bahas Legalisasi Ganja dan Kratom: Isu Hak Asasi Manusia Jadi Sorotan

Ketua Komisi III DPR Dukung Usulan Penghapusan SKCK: Ini Alasannya!