JAKARTA -Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengajukan permohonan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk meninjau dan bahkan menghapuskan persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi mereka yang mencari pekerjaan.
Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Nicholay Aprilindo, mengungkapkan bahwa usulan tersebut disampaikan setelah mendapatkan banyak keluhan dari mantan narapidana yang kesulitan menemukan pekerjaan setelah bebas dari penjara.
"Salah satu alasan utama mereka kesulitan mencari pekerjaan adalah syarat SKCK yang dipersyaratkan oleh sebagian besar perusahaan," ungkap Nicholay dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM di Jakarta pada Jumat (21/3).
Usulan ini berawal dari kunjungan kementerian ke beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), di mana banyak narapidana mengeluhkan ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari penjara.
Beberapa di antaranya mengaku terpaksa mengulang kesalahan akibat tekanan ekonomi, karena kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai.
MEDAN Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) sejumlah peja
Nasional
KUALA LUMPUR Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Sugiono, menyampaikan pandangannya terkait kebijakan terbaru Presiden Am
Ekonomi
BATU BARA Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku resmi mengoperasikan Wartelsuspas (Warung Telekomunikasi Khusus Lembaga Pemasyarakatan) sebagai
Nasional
BANDA ACEH Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Prof. Dr. Ir. Rachma
Nasional
ACEH BESAR Polda Aceh mengerahkan ratusan alat dan mesin pertanian (alsintan) dalam rangka mendukung kegiatan penanaman jagung serentak
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengungkapkan bahwa gelar perkara khusus terkait kasus dugaan ijazah Presiden Joko Widodo
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perdagangan (Mendag) periode 20152016, Thomas Trikasih Lembong, atau yang akrab disapa Tom Lembong, mengungkapkan keh
Hukum dan Kriminal
GUNUNGSITOLI Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli melakukan penggeledahan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat, Sumatera Uta
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Ca
Hukum dan Kriminal
MEDAN Ribuan massa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Batak Indonesia tumpah ruah di depan Mapolda Sumut pada Rabu (9/7/2025). Me
Nasional