JAKARTA -Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah disahkan oleh DPR, saat ini masih dalam proses pengundangan oleh pemerintah.
Oleh karena itu, naskah resmi UU tersebut masih belum dapat diakses oleh publik.
"Harap sabar, tunggu selesai diundangkan," ujar Supratman dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Supratman menambahkan bahwa pembahasan mengenai revisi UU TNI ini tidak dilakukan secara mendadak.
Menurutnya, revisi UU TNI sudah dimulai sejak tahun 2024 di DPR, namun sempat tertunda karena pemerintah belum menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diperlukan.
Ia menegaskan, "Jadi, kalau ada yang mengatakan pembahasan ini kilat, itu tidak benar. Ini sudah dimulai sejak periode sebelumnya."
Mengenai sosialisasi, Supratman menyampaikan bahwa DPR sudah melakukan komunikasi yang intens melalui berbagai saluran, baik itu melalui media sosial maupun komunikasi langsung dengan masyarakat.
LABUHANBATU Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mulai merealisasikan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Infrastruktur T
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (PERGATSI) Sumatera Utara menj
OLAHRAGA
MEDAN Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM) kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distrib
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong transisi energi dan aksi iklim saat menjadi pembi
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah atau Gus Abduh, menyatakan dukungannya terhadap wacana pembentukan regulasi yang
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan dalam pelaksanaan Lat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah membuka peluang bagi lebih banyak tenaga ahli untuk terlibat dalam pengembangan mobil dan motor nasional. Langkah ini
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap pemerintah daerah maupun kemen
EKONOMI
BANDAR LAMPUNG Penganugerahan gelar adat Baginda Pemuka Bangsa kepada Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kedatun Keagungan Lampung
NASIONAL
MEDAN Kebakaran yang melanda pabrik sepatu dan sandal karet PT Yumeida di Jalan Perintis, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten D
PERISTIWA
