Kapolri Minta Anggotanya Kawal Demokrasi: Kritik Harus Didengar, Bukan Dihalangi
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri akan terus menjamin kebebasan berpendapat dan ruang kritik bagi mas
POLITIK
JAKARTA -Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa jurnalis asing tetap dapat melaksanakan tugas peliputan di Indonesia tanpa perlu memiliki Surat Keterangan Kepolisian (SKK).
Pernyataan ini disampaikan Kapolri untuk memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar mengenai kewajiban jurnalis asing untuk memiliki SKK saat meliput di Indonesia.
"Tanpa SKK, jurnalis asing tetap bisa melaksanakan tugas di Indonesia sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Jenderal Listyo Sigit dalam wawancara (3/4/2025).
Kapolri menegaskan bahwa Polri tidak pernah mewajibkan jurnalis asing untuk memiliki SKK. Menurutnya, SKK hanya diterbitkan berdasarkan permintaan dari penjamin, bukan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua jurnalis asing.
"Jadi, pemberitaan terkait dengan kata-kata wajib tidak sesuai. Karena dalam Perpol (peraturan polisi) tidak ada kata 'wajib', tetapi SKK diterbitkan berdasarkan permintaan penjamin," lanjutnya.
Meskipun demikian, Kapolri memberikan kesempatan bagi jurnalis asing untuk mengajukan permohonan SKK jika mereka merasa perlu, terutama apabila mereka akan meliput di wilayah-wilayah rawan konflik, seperti Papua.
SKK tersebut juga bisa digunakan untuk mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian selama meliput di lokasi-lokasi tersebut.
Kapolri mengingatkan bahwa kebebasan pers di Indonesia tetap dijamin, asalkan tidak melanggar hukum yang berlaku di negara ini.
(km/n14)
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri akan terus menjamin kebebasan berpendapat dan ruang kritik bagi mas
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan Indonesia tidak melakukan impor beras maupun ayam dari Am
EKONOMI
BINJAI S.A. Fipia Siregar, mewakili Ketua TP PKK Kota Binjai, mengikuti Sosialisasi Nasional Program PRASARA dan VISTARA secara virtual,
PEMERINTAHAN
PANDEGLANG Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menggunak
POLITIK
ASAHAN, 24 Februari 2026 Pemerintah Kabupaten Asahan resmi mengawali rangkaian Safari Ramadhan 1447 H dengan mengunjungi 13 kecamatan ya
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Polda Aceh menggelar lomba kebersihan ruangan di seluruh satuan kerja (Satker) dan asrama polisi (Aspol) selama dua hari, 26
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan akan menyempurnakan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan Nomor 500.7.1/1540 tentang Penataan Lokasi dan Pengelo
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menjelang Ramadan, fitur DANA Kaget dari DANA Indonesia kembali ramai dibagikan di media sosial. Sejumlah tautan yang beredar me
EKONOMI
NIAS SELATAN Anggota Komite I DPD RI, Penrad Siagian, mendesak penghentian segera aktivitas PT Gunung Raya Utama Timber Industries (PT G
NASIONAL
DENPASAR Dekranasda Provinsi Bali kembali menghadirkan panggung kreasi lokal melalui pelaksanaan Dekranasda Bali Fashion Day (DBFD) ke2
EKONOMI