TIMIKA -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika mendesak PT Honay Ajkwa Lorenz (PT HAL) untuk segera memulangkan 65 karyawan asli Papua yang telah direkrut dan mengikuti pelatihan soft skill di Surabaya, Jawa Timur.
Anggota DPRD Mimika, Anton Niwilingame, menyatakan bahwa hingga saat ini, 65 karyawan tersebut masih berada di Jakarta dan Surabaya, sementara hak-hak mereka dari perusahaan belum jelas.
Baca Juga:
"Perusahaan harus segera memberikan kejelasan terkait status mereka dan memulangkan mereka ke Papua. Kami juga meminta transparansi mengenai hak-hak karyawan yang belum dipenuhi," ujar Anton, Kamis (3/4), di Timika.
PT HAL, yang sebelumnya meluncurkan proyek pengelolaan tailing (limbah tambang) menjadi semen, paving block, dan keramik, telah merekrut sekitar 6.000 karyawan, dengan sebagian besar karyawan yang direkrut mendapatkan rekomendasi dari gereja.
Baca Juga:
Namun, menurut Anton, proses perekrutan ini tidak berjalan dengan transparan, dan bahkan PT Freeport Indonesia, sebagai pemilik tailing, tidak mengetahui tentang perekrutan tersebut.
Pihak DPRD juga menyoroti tidak dilibatkannya lembaga adat seperti Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) dan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), serta ketidaktahuan pemerintah daerah dan DPRD setempat terkait proyek ini.
Hal ini menjadi kekhawatiran mengingat lokasi pabrik PT HAL berada di sekitar permukiman warga, yang dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan dan lingkungan.
"Proyek ini sangat berisiko terhadap lingkungan. Limbah tailing yang mengandung bahan kimia dapat mencemari ribuan hektare tanah ulayat. Kami meminta proyek ini dihentikan sementara sampai ada kajian lingkungan yang lebih mendalam," tegas Anton.
DPRD Mimika berencana untuk memanggil manajemen PT HAL untuk memberi penjelasan terkait pengelolaan proyek tailing dan status karyawan yang terlibat.
Masyarakat setempat juga berharap agar pihak terkait segera memberikan solusi yang jelas dan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari proyek ini.
(cn/a)
JAKARTA Kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan (39), atau ADP, masih menyisakan tanda tanya besar. Meskip
Nasional
MEDAN Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara berhasil membongkar sindikat pencurian lintas provinsi yang me
Hukum dan Kriminal
PALEMBANG Majelis hakim Pengadilan Militer I04 Palembang menjatuhkan hukuman mati kepada Kopda Bazarsah setelah terbukti secara sah dan m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Indonesia dan Peru resmi memperkuat hubungan bilateral mereka pada peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Acara ini
Nasional
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti anggaran kementeriannya yang tak pernah mengalami kenai
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) resmi mengumumkan bahwa sistem ganjil genap tidak aka
Nasional
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pentingnya pengelolaan batu bara yang hatihati dengan
Nasional
PADANG LAWAS Kasus kekerasan terhadap seorang anak perempuan berusia 10 tahun berinisial YS di Desa Sibuhuan Jae, Kecamatan Barumun, Kabup
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan barang bukti berupa Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 terkait Kuota
Nasional
CIPINANG Isu beras oplosan yang merebak di masyarakat menyebabkan kekhawatiran serius di kalangan pedagang Pasar Induk Beras Cipinang, Jak
Ekonomi
