Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
BALIGE -Pemasangan plang kepemilikan tanah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) di Lapangan Mini, Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, menuai penolakan keras dari warga setempat.
Penolakan tersebut datang dari Jaya Napitupulu, yang mengaku sebagai keturunan Oppung Ujuan Napitupulu, pemilik sah lahan yang dipasangi plang oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumut.
"Tindakan mereka jelas saya tolak, mengapa semena-mena memasang plang tersebut tanpa mendapat persetujuan dari kami sebagai pemilik tanah yang sah," ujar Jaya Napitupulu, didampingi istrinya, Desima Gultom, Jumat (4/4/2025).
Lurah Sangkarnihuta, Masta Ayomi Napitupulu, yang telah menjabat selama 12 tahun, juga menegaskan bahwa sejauh ini belum pernah ada permohonan resmi terkait pengurusan sertifikat atau pengukuran batas tanah untuk Lapangan Mini tersebut.
"Selama saya menjabat sebagai lurah, belum pernah ada yang meminta tanda tangan kepengurusan sertifikat serta pengukuran tapal batas lahan di Lapangan Mini," jelasnya.
Sementara itu, Analis Mutu Pendidikan Bidang SMA Dinas Pendidikan Sumut, Saut Aritonang, menegaskan bahwa tanah tersebut merupakan aset milik Pemprov Sumut yang telah memiliki dokumen resmi sejak tahun 1975.
Menurutnya, tanah itu telah dilakukan ganti rugi sebesar Rp500 pada masa itu.
"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemprov Sumut berwenang mengelola pendidikan menengah, termasuk SMA Negeri 2 Balige. Maka kami perintahkan kepala sekolah beserta jajaran dan yayasan untuk menjaga aset ini," kata Saut.
"Adanya klaim dari keluarga marga Napitupulu, itu hak mereka. Tinggal kita pastikan, apakah tanah yang mereka klaim beririsan atau tidak dengan aset yang tercatat di dokumen kami," tambahnya.
Pihak Disdik Sumut mengaku telah melakukan pengukuran ulang di lokasi dan mencocokkannya dengan dua sertifikat yang dimiliki.
Perseteruan kepemilikan lahan ini masih berpotensi berlanjut, mengingat belum ada titik temu antara klaim warga dan bukti administratif Pemprov.
Jaya Napitupulu meminta agar Pemprov menghormati sejarah dan hak waris masyarakat adat.
(mi/a)
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL