Survei Indekstat: 82,6% Publik Yakin Indonesia Akan Lebih Baik di Bawah Kepemimpinan Prabowo-Gibran
JAKARTA Survei terbaru dari lembaga riset Indekstat menunjukkan tingkat keyakinan publik yang tinggi terhadap masa depan Indonesia di bawa
NASIONAL
BITVONLINE.COM -Pemerintah akan mulai menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) mulai Agustus 2025.
Aplikasi resmi milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) ini akan menjadi syarat utama bagi keluarga penerima manfaat (KPM) untuk menerima bansos.
IKD, yang juga disebut sebagai KTP Digital, telah digunakan oleh lebih dari 14 juta penduduk dan kini ditargetkan menjangkau seluruh KPM PKH yang berjumlah sekitar 10,5 juta keluarga, sesuai arahan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
"Platform IKD telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk akan digunakan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial PKH yang akan di-launching pada 17 Agustus 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto," kata Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, dalam keterangannya, Selasa (25/3/2025).
Digitalisasi Bansos, Validasi Data Lebih Akurat
Penggunaan IKD sebagai Digital ID dalam program bansos merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengadopsi Digital Public Infrastructure (DPI).
Dengan sistem digital ini, akurasi data penerima manfaat diharapkan lebih tinggi serta meminimalisir penyimpangan.
Juru Bicara DEN, Jodi Mahardi, menambahkan bahwa implementasi penuh akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan PKH.
"Kami pastikan sistem pertukaran data (data exchange platform) siap sebelum implementasi penuh," ujarnya.
Cara Aktivasi IKD untuk Cairkan Bansos PKH
Bagi masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima PKH, berikut langkah-langkah membuat dan mengaktivasi akun IKD:
- Kunjungi kantor Dukcapil sesuai domisili pada hari kerja.
- Unduh aplikasi IKD melalui Google Play Store.
- Isi data pribadi sesuai NIK, kemudian lakukan verifikasi wajah.
- Scan QR code dari petugas Dukcapil untuk aktivasi akun.
- Buat atau ubah PIN IKD untuk menjaga keamanan data.
Syarat yang harus disiapkan:
- Ponsel dengan kamera depan yang baik
- Nomor HP dan email aktif
- Jaringan internet stabil
- NIK yang valid
Dengan langkah ini, pemerintah berharap distribusi bantuan menjadi lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.
(km/a)
JAKARTA Survei terbaru dari lembaga riset Indekstat menunjukkan tingkat keyakinan publik yang tinggi terhadap masa depan Indonesia di bawa
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkapkan pola aliran uang yang diterima oleh mantan Kapolr
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Sudah hampir tiga bulan pasca bencana banjir bandang yang melanda Desa Sibiobio, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera
PERISTIWA
PANDAN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap maraknya modus penipua
PEMERINTAHAN
PADANGLAWAS Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE, telah melakukan rotasi jabatan terhadap beberapa pejabat pimpinan ting
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyarankan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardiant
HUKUM DAN KRIMINAL
MALUKU Polisi akhirnya mengungkap kronologi tragis yang melibatkan Bripda MS, seorang anggota Brimob Polda Maluku, yang diduga melakukan p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia kembali menunjukkan peran aktif dalam upaya perdamaian internasional. Dalam rapat Dewan Perdamaian atau Board of Peace (
NASIONAL
JAKARTA Sejak Januari 2026, pasar smartphone Indonesia kembali diramaikan oleh peluncuran sejumlah model baru dengan rentang harga Rp 3
SAINS DAN TEKNOLOGI
BANDA ACEH Unit 3 Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Aceh berhasil menangkap dan menahan Dedi Saputra, seorang pendeta asal Aceh yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL