MEDAN - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan memberikan tanggapan terkait maraknya keluhan masyarakat soal pembayaran parkir menggunakan sistem barcode yang kerap menimbulkan keributan di lapangan.
Beberapa video perselisihan antara warga dan juru parkir (jukir) bahkan telah viral di media sosial.
Kepala Bidang Parkir Dishub Kota Medan, Nikmal Fauzi Lubis, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menggunakan dua metode pembayaran parkir, yakni secara tunai dan barcode, khusus untuk parkir tepi jalan.
Baca Juga:
"Saat ini kita memakai dua metode pembayaran. (Selain sistem tunai) Saya pastikan (sistem) barcode itu berlaku untuk parkir tepi jalan," ujar Nikmal, Senin (7/4/2025).
Nikmal mengakui, masih terdapat sejumlah jukir yang menolak pembayaran dengan sistem barcode dan memaksa warga untuk membayar secara tunai.
Baca Juga:
Kondisi ini sering kali menjadi penyebab keributan di lapangan.
"Penolakan itu selalu terjadi di jukir, makanya ada beberapa jukir yang kita tindak dan amankan. Sosialisasi terus kita sampaikan pada perusahaan yang mengelola, agar mereka mengarahkan jukirnya," ujarnya.
Sejak masa Lebaran hingga saat ini, Dishub Medan telah menindak sedikitnya empat orang jukir karena menolak sistem barcode.
Namun, pengawasan di lapangan tidaklah mudah, mengingat jumlah jukir di Kota Medan mencapai lebih dari 2.000 orang.
"Terkadang kita plot anggota di beberapa lokasi, ternyata di lokasi lain pula yang ribut," kata Nikmal.
Untuk meningkatkan efisiensi pengawasan, masyarakat diminta turut berperan aktif melaporkan jika menemukan jukir yang menolak barcode.
Pengaduan dapat disampaikan melalui nomor layanan 082276327452 atau akun Instagram @dishub_medan.
"Silakan adukan, pasti kami tindaklanjuti," tegasnya.
Terkait kelanjutan sistem barcode, Nikmal menyebut belum ada kepastian dari pihak berwenang.
Namun, hingga saat ini barcode parkir masih aktif dan terus dijual ke masyarakat.
"Di bulan Februari 2025 juga masih ada masyarakat yang membeli barcode," ungkapnya.
Ia juga mengimbau perusahaan pengelola parkir serta para jukir untuk patuh terhadap aturan.
Sebab, warga yang telah membayar parkir setahun penuh lewat barcode tentu tidak menerima jika tetap diminta membayar tunai.
"Hal seperti itu yang sering jadi pemicu keributan. Jadi kami harap para Jukir bisa paham dengan sistem barcode ini," tutupnya.
(mi/a)
JAKARTA Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh seman
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Te
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan permintaan keterangan terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus
Nasional
DENPASAR Cuaca di wilayah Provinsi Bali hari ini secara umum diprediksi cerah berawan, namun beberapa daerah akan mengalami hujan ringan p
Nasional
JAKARTA Warga DKI Jakarta diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca yang signifikan pada hari ini, Kamis (7/8/2025
Nasional
SUMATERA UTARA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya. M
Nasional
PADANG SIDIMPUAN Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke80, masyarakat Gang Muhajirin, Kelurahan Wek III,
Nasional
BALI Kepolisian Daerah (Polda) Bali melaksanakan acara ground breaking pembangunan rumah negara yang diperuntukkan bagi para pejabat tingg
Nasional
MEDAN Pemerintah Kabupaten Nias Utara bersama DPRD Nias Utara melakukan audensi dengan sejumlah instansi Provinsi Sumatera Utara dalam ran
Pemerintahan
SEMARANG Mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, menyampaikan pembelaannya dalam sidang
Hukum dan Kriminal
