Pemerintah Susun Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatera hingga 2028
JAKARTA Pemerintah menyiapkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera
NASIONAL
MEDAN - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan memberikan tanggapan terkait maraknya keluhan masyarakat soal pembayaran parkir menggunakan sistem barcode yang kerap menimbulkan keributan di lapangan.
Beberapa video perselisihan antara warga dan juru parkir (jukir) bahkan telah viral di media sosial.
Kepala Bidang Parkir Dishub Kota Medan, Nikmal Fauzi Lubis, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menggunakan dua metode pembayaran parkir, yakni secara tunai dan barcode, khusus untuk parkir tepi jalan.
"Saat ini kita memakai dua metode pembayaran. (Selain sistem tunai) Saya pastikan (sistem) barcode itu berlaku untuk parkir tepi jalan," ujar Nikmal, Senin (7/4/2025).
Nikmal mengakui, masih terdapat sejumlah jukir yang menolak pembayaran dengan sistem barcode dan memaksa warga untuk membayar secara tunai.
Kondisi ini sering kali menjadi penyebab keributan di lapangan.
"Penolakan itu selalu terjadi di jukir, makanya ada beberapa jukir yang kita tindak dan amankan. Sosialisasi terus kita sampaikan pada perusahaan yang mengelola, agar mereka mengarahkan jukirnya," ujarnya.
Sejak masa Lebaran hingga saat ini, Dishub Medan telah menindak sedikitnya empat orang jukir karena menolak sistem barcode.
Namun, pengawasan di lapangan tidaklah mudah, mengingat jumlah jukir di Kota Medan mencapai lebih dari 2.000 orang.
"Terkadang kita plot anggota di beberapa lokasi, ternyata di lokasi lain pula yang ribut," kata Nikmal.
Untuk meningkatkan efisiensi pengawasan, masyarakat diminta turut berperan aktif melaporkan jika menemukan jukir yang menolak barcode.
Pengaduan dapat disampaikan melalui nomor layanan 082276327452 atau akun Instagram @dishub_medan.
"Silakan adukan, pasti kami tindaklanjuti," tegasnya.
Terkait kelanjutan sistem barcode, Nikmal menyebut belum ada kepastian dari pihak berwenang.
Namun, hingga saat ini barcode parkir masih aktif dan terus dijual ke masyarakat.
"Di bulan Februari 2025 juga masih ada masyarakat yang membeli barcode," ungkapnya.
Ia juga mengimbau perusahaan pengelola parkir serta para jukir untuk patuh terhadap aturan.
Sebab, warga yang telah membayar parkir setahun penuh lewat barcode tentu tidak menerima jika tetap diminta membayar tunai.
"Hal seperti itu yang sering jadi pemicu keributan. Jadi kami harap para Jukir bisa paham dengan sistem barcode ini," tutupnya.
(mi/a)
JAKARTA Pemerintah menyiapkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menerima sepucuk surat dari seorang siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darussalam Sidoarjo, Jawa Timur,
NASIONAL
MEDAN Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Utara mencatat sebanyak 12 calon haji asal provinsi tersebut gagal d
AGAMA
PALEMBANG Seorang anggota Kesehatan Daerah Militer (Kesdam) TNI, Pratu Ferischal (23), tewas setelah diduga ditembak oleh rekannya sesam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tabel Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2026 dengan plafon pinjaman Rp50 juta menjadi salah satu informasi yang paling banyak dicari
EKONOMI
ACEH SINGKIL Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah memberikan apresiasi kepada jajaran Polres Aceh Singkil atas kinerja dan dedikasi
NASIONAL
ACEH SINGKIL Kapolda Aceh Irjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II sekaligus groundbr
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali mencatat pelemahan tajam hingga menyentuh Rp17.601 per dolar Amerika Serikat pada Jumat, 15 Mei 2026
EKONOMI
NGANJUK Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang mengedepankan prinsip good neighbor policy ata
POLITIK
DEN HAAG Sebanyak 36 negara, mayoritas berasal dari Eropa, menyepakati pembentukan tribunal atau pengadilan khusus untuk mengadili Presi
INTERNASIONAL