Dikejar Target 31 Desember: Pembangunan 919 Huntap Rp 299 Miliar di Sumut Dikebut
MEDAN Pemerintah menargetkan pembangunan 919 unit hunian tetap (huntap) di Sumatera Utara (Sumut) rampung paling lambat 31 Desember 2026.
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto meminta agar kedua institusi besar negara, TNI dan Polri, segera berbenah dan memperbaiki diri dalam melayani masyarakat.
Hal ini disampaikan Prabowo setelah ia mengakui adanya kekurangan dalam TNI dan Polri, serupa dengan lembaga-lembaga lainnya.
"TNI dan Polri memiliki kekurangan, sama seperti lembaga lainnya. Ini tanggung jawab kita bersama," ujar Prabowo dalam sebuah perbincangan yang ditayangkan melalui YouTube Harian Kompas pada Senin (7/4/2025).
Prabowo pun menegaskan bahwa kedua institusi tersebut harus segera memperbaiki diri. "Mari kita perbaiki.
Saya tegas terus di TNI/Polri, beresin, bersihkan diri kalian sebelum nanti saya ambil tindakan atas nama pemegang mandatoris rakyat," tambahnya.
Selain itu, Prabowo juga menyikapi perdebatan yang muncul terkait revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang belakangan menjadi sorotan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa tidak ada niat dari pembuat UU tersebut untuk mengarah pada militerisme atau dwifungsi ABRI, seperti yang dikhawatirkan oleh sebagian kalangan.
Menurutnya, prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil di luar ketentuan UU wajib pensiun dini. "Menurut saya, UU TNI itu non-issue.
Enggak ada niat (militerisme/dwifungsi ABRI). Semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan sipil, pensiun dini," tegas Prabowo.
Prabowo juga menyebutkan bahwa hanya beberapa lembaga yang memang diizinkan untuk merekrut personel dari kalangan tentara, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Basarnas.
Hal ini, menurutnya, sudah diatur sejak dulu dan hanya mengformalkan aturan yang ada.
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa beberapa lembaga seperti kejaksaan dan kamar militer untuk hakim agung sudah memiliki alasan yang sah untuk membuka peluang bagi prajurit TNI.
(km/n14)
MEDAN Pemerintah menargetkan pembangunan 919 unit hunian tetap (huntap) di Sumatera Utara (Sumut) rampung paling lambat 31 Desember 2026.
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menilai tekanan dan tantangan politik merupakan bagian penting dalam membentuk karakter seora
POLITIK
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang bergulir setelah pu
POLITIK
BINJAI Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSUD Dr. Djoelham Binjai, drg. Doni Asrin, mendatangi rumah duka keluarga pasien yang mening
KESEHATAN
JAKARTA TNI menahan Letkol Inf Arman, Kepala Seksi Intelijen Gartap 1/Jakarta, terkait dugaan penyewaan rumah dinas di Kompleks Perumaha
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan dirinya tetap menjadi kader Partai Gerindra meskipun mertuanya, Presiden ke7 RI
POLITIK
MEDAN Perum BULOG mencatatkan realisasi pengadaan beras nasional sebesar 4.115.014 ton setara beras hingga 8 Oktober 2026. Angka tersebu
PERTANIAN AGRIBISNIS
ACEH BESAR Ketua Majelis Syura Dewan Dakwah Aceh, Prof. Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA, mengajak umat Islam menjadikan ajaran d
AGAMA
BINJAI Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Binjai, Dr. Agus Purwanto, S.Pd., M.Kesos., menegaskan pentingnya kaderi
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkama
POLITIK