Pendemo Tolak UU TNI Dirikan Tenda di Depan Gerbang Pancasila: “Kita Akan Bertahan”

JAKARTA -Sejumlah pendemo menggelar aksi tolak Undang-Undang (UU) TNI dengan mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila, Gedung DPR RI, Jalan Gelora, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/4/2025) pagi.

Aksi ini dilakukan oleh kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai Bareng Warga.

Tenda-tenda tersebut didirikan dengan tujuan untuk menyampaikan penolakan terhadap UU TNI yang dinilai tidak akuntabel dan tidak melibatkan masyarakat dalam proses legislasi.

Aksi berlangsung dengan damai dan tanpa orasi.

Tiga tenda terlihat berdiri di sisi kiri Gerbang Pancasila, dan para pendemo terlihat beraktivitas santai seperti mengobrol, bermain kartu, dan makan siang.

Tumpukan boks makanan dan minuman terlihat di sekitar tenda yang dipasang.

Beberapa pendemo bahkan berencana untuk bermain catur sebagai bagian dari kegiatan mereka.

Salah seorang pendemo yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan bentuk aksi damai dan bertujuan untuk mempromosikan kegiatan seru-seruan, seperti pameran buku, workshop membuat gelang, kalung, dan pin.

"Kita ingin bikin aksi damai, kegiatannya kemarin ada yang datang, dia bikin pameran buku, workshop bikin gelang, kalung, pin, main Uno, seru-seruan aja, main kartu, nanti mau main catur," ujarnya.

Pendemo menegaskan bahwa mereka tidak akan membubarkan tenda hingga tuntutan mereka, yaitu pembatalan UU TNI, dipenuhi.

Mereka juga menjelaskan alasan memilih lokasi aksi di depan Gerbang Pancasila, yang dianggap lebih dekat dengan masyarakat dan memungkinkan interaksi langsung dengan warga yang melintas.

"Kalau di sini kan deket masyarakat, jadi sekalian ada orang lewat kita sapa. Kalau di depan sana (Gerbang Utama DPR) kan lebih sepi," ungkap pendemo tersebut.

Tuntutan utama mereka adalah pembatalan UU TNI yang dianggap mengurangi akuntabilitas dalam proses legislasi dan memperluas peran militer di jabatan sipil.

Mereka menilai bahwa sebelum UU TNI disahkan, penempatan militer di jabatan sipil sudah lebih luas, sehingga keberadaan undang-undang tersebut hanya melegitimasi praktik yang sudah terjadi.

Aksi ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga tuntutan para pendemo dipenuhi oleh pihak yang berwenang.*

(d/a)