JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pengusaha Djoko Soegiarto Tjandra dalam kasus dugaan suap penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan buronan Harun Masiku.
Pemeriksaan ini dilakukan lantaran Djoko Tjandra disebut pernah bertemu Harun Masiku di Kuala Lumpur, Malaysia.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi hal tersebut kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Baca Juga:
"Informasi yang didapat dari penyidik, yang bersangkutan dimintakan keterangannya terkait pertemuan antara yang bersangkutan dengan saudara HM (Harun Masiku) di Kuala Lumpur," ujar Tessa, Rabu (9/4/2025).
Namun, KPK belum membeberkan detail kapan pertemuan itu berlangsung atau apa kaitannya langsung dengan dugaan suap PAW anggota DPR.
Baca Juga:
Tessa menyampaikan bahwa Djoko Tjandra disebut sempat meminta bantuan kepada Harun Masiku untuk mengurus sesuatu.
Namun, detail mengenai bentuk bantuan maupun aliran uang belum dapat disampaikan.
"Pembahasannya terkait ada permintaan dari saudara DST (Djoko Tjandra) kepada saudara HM untuk membantu mengurus sesuatu. Tapi detailnya belum bisa disampaikan saat ini," kata Tessa.
Djoko Tjandra sendiri membantah mengenal Harun Masiku.
"Tidak, saya tidak kenal sama sekali," ucapnya singkat saat keluar dari Gedung KPK usai diperiksa.
Harun Masiku masih berstatus buron sejak 2020 dalam kasus suap senilai Rp 600 juta kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Sejumlah pihak, termasuk Wahyu dan perantaranya, telah divonis penjara dan kini bebas.
MEDAN Seorang driver ojek online bernama Parulian Pakpahan (49) tewas usai mengalami kecelakaan di Jalan Gaperta, Kecamatan Medan Helvetia,
Peristiwa
SOLO Tim kuasa hukum Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), secara tegas menolak tuntutan penggugat Muhammad Taufiq yang mengatasnamakan k
Nasional
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama penyampaian laporan hasi
Nasional
JAKARTA Sebanyak 828 artefak bersejarah milik Indonesia resmi dikembalikan oleh pemerintah Belanda setelah berabadabad tersimpan di negeri
Nasional
Oleh Denny Iskandar SH MHUNTUK itu, akan ditelaah dan dikaji secara yuridis dengan uraian sebagai berikut 1. Bertindak sebagai anak perusah
Opini
BALI Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan berkas lamaran kerja, termasuk fotokopi ijazah, yang dicoretcoret
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), terlihat mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu (30/4/2025) pagi, terkait la
Nasional
Kuta Selatan Badung Polsek Kuta Selatan bersama aparat gabungan menggelar operasi penertiban penduduk pendatang (Tibduktang) di Kampung
Nasional
Kuta Selatan Badung Menyambut peringatan Hari Buruh (Mayday), Bhabinkamtibmas Desa Ungasan Polsek Kuta Selatan, Aiptu I Ketut Nuada, ber
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan bahwa jajaran direksi dan komisaris BUMN tidak lagi berstatus sebag
Pemerintahan
