JAKARTA -Kabar baik bagi para pekerja media! Pemerintah tengah menyiapkan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan.
Program ini ditujukan untuk membantu para jurnalis, khususnya yang tergolong sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), agar bisa memiliki rumah layak dengan skema kredit terjangkau.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara), menyampaikan bahwa wartawan yang ingin mendapatkan rumah subsidi harus memenuhi sejumlah kriteria, terutama terkait batas penghasilan.
Baca Juga:
"Di Jabodetabek, batas penghasilan wartawan yang menikah ditetapkan maksimal Rp 13 juta per bulan, sedangkan yang belum menikah Rp 12 juta," ujar Ara dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (8/4).
Sementara di daerah lain, penghasilan maksimal untuk penerima rumah subsidi umumnya adalah Rp 7–8 juta per bulan. Di Papua, batasnya bisa mencapai Rp 10 juta per bulan.
Selain batas penghasilan, wartawan juga wajib mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Data mereka kemudian akan diverifikasi oleh Dewan Pers dan Badan Pusat Statistik (BPS), serta diintegrasikan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Kami akan bekerja sama dengan Komdigi, BTN, dan Tapera untuk proses data dan pembiayaan," jelas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.
Media tempat wartawan bekerja juga harus sudah terverifikasi di Dewan Pers. Hal ini untuk memastikan bahwa wartawan mendapat gaji minimal setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).
"Kalau medianya sudah terverifikasi, artinya dia menggaji sesuai UMP. Jadi wartawan tersebut sudah otomatis memenuhi salah satu syarat utama," jelas anggota Dewan Pers, Paulus Tri Agung Kristanto.
Skema KPR yang ditawarkan untuk program ini pun cukup ringan, yaitu uang muka 1 persen dan suku bunga tetap 5 persen.
Dalam waktu dekat, pemerintah akan langsung menyerahkan 100 kunci rumah pertama pada 6 Mei 2025, sebagai tahap awal realisasi program.
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) tengah melakukan penyelidikan awal terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tengah melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksana
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) membantah tudingan sejumlah pihak terkait dugaan manipulasi data pertumb
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (7/8/2025), yang dilaksanakan secar
Hukum dan Kriminal
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mencatat langkah signifikan dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana koru
Hukum dan Kriminal
NTT Duka mendalam menyelimuti keluarga besar TNI AD, khususnya keluarga Prada Lucky Chepril Saputra Namo (23), prajurit muda yang bertug
Peristiwa
BATAM Pemerintah Republik Indonesia telah menyiapkan pusat pengobatan khusus bagi warga Gaza yang terdampak konflik, bertempat di Pulau
Pemerintahan
TAPANULI SELATAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program reforma agraria nasional d
Pemerintahan
PUNCAK JAYA Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Iskandar Muda, Brigadir Jenderal TNI Ayi Supriatna, S.I.P., M.M., melakukan kunj
Nasional
MEDAN Divisi Humas Mabes Polri bersama Polda Sumatera Utara menyelenggarakan Diskusi Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk komitme
Nasional
