Pemerintah Siapkan 1.000 Rumah Subsidi untuk Wartawan, Ini Syarat Lengkapnya

JAKARTA -Kabar baik bagi para pekerja media! Pemerintah tengah menyiapkan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan.

Program ini ditujukan untuk membantu para jurnalis, khususnya yang tergolong sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), agar bisa memiliki rumah layak dengan skema kredit terjangkau.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara), menyampaikan bahwa wartawan yang ingin mendapatkan rumah subsidi harus memenuhi sejumlah kriteria, terutama terkait batas penghasilan.

"Di Jabodetabek, batas penghasilan wartawan yang menikah ditetapkan maksimal Rp 13 juta per bulan, sedangkan yang belum menikah Rp 12 juta," ujar Ara dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (8/4).

Sementara di daerah lain, penghasilan maksimal untuk penerima rumah subsidi umumnya adalah Rp 7–8 juta per bulan. Di Papua, batasnya bisa mencapai Rp 10 juta per bulan.

Selain batas penghasilan, wartawan juga wajib mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Data mereka kemudian akan diverifikasi oleh Dewan Pers dan Badan Pusat Statistik (BPS), serta diintegrasikan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Kami akan bekerja sama dengan Komdigi, BTN, dan Tapera untuk proses data dan pembiayaan," jelas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.

Media tempat wartawan bekerja juga harus sudah terverifikasi di Dewan Pers. Hal ini untuk memastikan bahwa wartawan mendapat gaji minimal setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Kalau medianya sudah terverifikasi, artinya dia menggaji sesuai UMP. Jadi wartawan tersebut sudah otomatis memenuhi salah satu syarat utama," jelas anggota Dewan Pers, Paulus Tri Agung Kristanto.

Skema KPR yang ditawarkan untuk program ini pun cukup ringan, yaitu uang muka 1 persen dan suku bunga tetap 5 persen.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan langsung menyerahkan 100 kunci rumah pertama pada 6 Mei 2025, sebagai tahap awal realisasi program.