Begal Bersenjata Panah Rampas Motor Warga Medan, Remaja 17 Tahun Diciduk Polisi
MEDAN Aksi begal bersenjata tajam dan panah terjadi di Jalan Jermal Raya, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pernyataan yang menentang rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi korban konflik Palestina di Gaza ke Indonesia.
Menurut MUI, langkah tersebut dapat dimaknai sebagai tindakan yang malah membantu kepentingan penjajah Israel dalam mengosongkan wilayah Gaza.
Pada Jumat (11/4/2025), Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menegaskan bahwa memindahkan warga Gaza ke Indonesia justru akan memperkuat strategi Israel untuk menguasai wilayah tersebut secara permanen.
"Kita seakan-akan adalah orang yang merealisasikan keinginan penjajah sebenarnya. Karena kan memang pengennya kosong (dari warga Gaza), kalau kita angkut kan kosong," ujar Cholil.
Cholil menjelaskan bahwa evakuasi yang dimaksud mungkin terlihat mulia dengan alasan kemanusiaan, tetapi bisa menimbulkan dampak buruk bagi perjuangan Palestina.
Ia menilai bahwa mengosongkan wilayah Gaza dan membawa warganya ke luar negeri hanya akan memperkuat dominasi Israel atas tanah tersebut.
"Inilah yang sebenarnya diinginkan penjajah untuk kosong. Jadi kita memfasilitasi," tambahnya.
Sikap ini sejalan dengan fatwa MUI yang mewajibkan umat Islam untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan.
Cholil menegaskan bahwa meskipun niat evakuasi mungkin untuk membantu, tetapi program tersebut justru bisa membantu penjajah dalam menguasai wilayah Gaza.
"Kami menyatakan, membantu penjajah adalah hukumnya haram," tegasnya.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya terhadap penderitaan warga Gaza yang terjebak dalam konflik berkepanjangan.
MEDAN Aksi begal bersenjata tajam dan panah terjadi di Jalan Jermal Raya, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menerima laporan kinerja Komisi Informasi (
PEMERINTAHAN
MEDAN Majelis Ilmu Fardhu &039Ain (MIFA) Sumatera Utara menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Surat Edaran (SE) Wali Kota M
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sidang praperadilan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menj
NASIONAL
DAIRI Warga Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mencabut izin operasional Satuan Pelayanan
KESEHATAN
DENPASAR Hujan deras yang mengguyur kawasan Jalan Dewi Sri, Kuta, memicu banjir cukup tinggi, memaksa warga dan sejumlah wisatawan terje
NASIONAL
DENPASAR Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Suastini Koster, memuji pementasan teater Jaratkaru Lampan lan Utang Waras Mekutang oleh
SENI DAN BUDAYA
BINJAI Pemerintah Kota Binjai memperoleh Opini Ombudsman Republik Indonesia dengan kategori Kualitas Sedang dan nilai akhir 75,87 dalam
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN Polemik aktivitas pertambangan di Tapanuli kembali memanas. Sekretaris Jenderal Parsadaan Marga Pulungan, Muhammad Erwi
POLITIK