Jelang Peresmian 53 Sekolah Rakyat, Kemendikdasmen Siapkan Kurikulum Khusus untuk Masyarakat Miskin

SUMEDANG -Menyambut target peresmian 53 Sekolah Rakyat oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu tiga bulan ke depan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah memfinalisasi kurikulum khusus yang dirancang untuk mendukung pendidikan bagi masyarakat miskin dan kurang terjangkau.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dalam kunjungan kerjanya ke SMK Muhammadiyah 1 Sumedang, Jawa Barat, pada Sabtu (12/4/2025).

"Targetnya ada 53 Sekolah Rakyat yang akan diresmikan dalam waktu tiga bulan. Kami fokus pada kurikulum dan perekrutan guru. Lokasi dan jumlah pastinya merupakan kewenangan Kementerian Sosial," ujar Abdul Mu'ti.

Salah satu inovasi yang akan diterapkan dalam program ini adalah sistem pembelajaran multientry-multiexit. Dengan sistem ini, siswa dapat mulai belajar kapan saja, tanpa perlu menunggu tahun ajaran baru. Kenaikan tingkat ditentukan berdasarkan capaian pembelajaran, bukan waktu atau usia.

"Dengan sistem ini, siswa belajar sesuai kemampuan masing-masing. Mereka naik tingkat berdasarkan capaian belajar, bukan sistem kelas konvensional," jelas Mu'ti.

Langkah ini diambil untuk memberikan ruang belajar yang lebih inklusif dan fleksibel bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau layanan pendidikan formal.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo untuk memastikan setiap anak bangsa memiliki akses pendidikan, tak terkecuali mereka yang berasal dari keluarga miskin atau tinggal di wilayah terpencil.

Sementara Kementerian Pendidikan mengurus kurikulum dan guru, Kementerian Sosial berperan menentukan lokasi dan fasilitas fisik sekolah.

Program ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai pemerintah daerah, termasuk Pemkab Banyumas dan Kabupaten Jombang, yang bahkan telah ditunjuk sebagai pilot project nasional.*

(bs/J006)