Puan Maharani Tegas Tolak Pemindahan Paksa Warga Palestina: Gaza Adalah Rumah Mereka

JAKARTA -Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina dari tanah kelahirannya.

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri pertemuan The Group of Parliaments in Support of Palestine yang digelar di Istanbul, Turki, Jumat (18/4) sore waktu setempat.

"Kita harus dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina. Gaza adalah rumah mereka. Tidak ada usulan untuk merelokasi warga Palestina ke luar tanah mereka yang boleh diterima," tegas Puan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/4).

Puan juga mengajak seluruh parlemen dunia untuk mengambil sikap aktif dalam membantu Palestina, bukan dengan relokasi, melainkan dengan meningkatkan bantuan dan dukungan publik terhadap kemerdekaan Palestina.

"Oleh karena itu, kita harus membantu memobilisasi sumber daya, membangun dukungan publik, dan mendesak pemerintah kita untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza," lanjutnya.

Tak hanya itu, Puan juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke wilayah Gaza.

Menurutnya, blokade terhadap bantuan kemanusiaan yang dilakukan Israel merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

"Memblokir bantuan kemanusiaan adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional. Kami menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza," tegasnya.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan kesiapannya untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina dari Gaza ke Indonesia.

Namun, Menteri Luar Negeri RI Sugiono memastikan langkah tersebut bukan bentuk relokasi permanen.

"Sesuai arahan Presiden, keberadaan mereka di Indonesia bersifat sementara dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk 'memindahkan' warga Palestina tersebut dari tanah airnya," jelas Sugiono.

Langkah-langkah kemanusiaan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, tanpa mengabaikan prinsip hak atas tanah air mereka.*

(cn/a008)