Anggaran Pembangunan Tapsel 2025 Minim: Hanya 5,8 Persen dari Total APBD

TAPANULI SELATAN - Perhimpunan Purnabakti Aparatur Sipil Negara (PPASN) Tapanuli Selatan sangat miris melihat Belanja Modal atau anggaran pembangunan ke masyarakat di tahun 2025 ini.

Cuma 5,8 persen atau Rp89 miliar dari Rp1,53 triliun total anggaran Belanja Daerah.

"Saat kita masih aktif dan Pemkab Tapsel dipimpin Bupati Syahrul M. Pasaribu pada periode keduanya, rata-rata anggaran pembangunan ke tengah masyarakat itu Rp320 miliar atau 24,63 persen per tahun," sebut Ketua PPASN Tapsel Marasaud.

Bahkan, katanya, alokasi anggaran Belanja Modal tahun 2019 mencapai Rp420 miliar atau 28,16 persen dari Rp1,4 triliun total Belanja Daerah tahun itu.

"Dibandingkan dengan Belanja Modal tahun 2025 ini yang hanya Rp89 miliar, miris kita melihatnya," ungkap Marasaud.

Rasa miris itu diungkapkannya pada acara halal bi halal PPASN Tapsel di Natama Hotel Padangsidimpuan, Sabtu (19/4/2025) kemarin.

Dihadiri pensiunan PNS dan mantan pejabat serta Ketua Dewan Pembina, Syahrul M. Pasaribu.

Kata Marasaud, pantas saja ruang fiskal Pemkab Tapsel tahun 2025 ini menjadi sempit dan anggaran pembangunan sangat sedikit.

Sebab, dari Rp1,53 triliun total Belanja Daerah, hampir 50 persen atau sebesar Rp739 miliar tersedot untuk Belanja Pegawai.

Kemudian Rp409 miliar atau 26,66 persen dari Belanja Daerah tahun 2025 tersedot untuk Belanja Barang dan Jasa, yang di dalamnya termasuk untuk kegiatan seremonial dan biaya perjalanan dinas.

Artinya, Rp739 miliar ditambah Rp409 miliar atau total Rp1,14 triliun dari Rp1,53 triliun Belanja Daerah itu tersedot untuk Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa.

Sisa Rp394 miliar lagi sebagian besar untuk Dana Desa serta ADD.

Hanya Rp89 miliar yang bisa dipakai untuk Belanja Modal atau anggaran pembangunan ke tengah masyarakat.

Khusus pembangunan bidang ke-PU-an atau infrastruktur, hanya sekitar Rp9 miliar saja dari anggaran yang Rp89 miliar tersebut.

Bila dihitung 12 tahun terakhir, baru di 2025 inilah Belanja Modal atau anggaran pembangunan ke tengah masyarakat paling sedikit ditampung di APBD.

Berkebetulan pula di tahun pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tapsel yang baru.

"Pak Gus Irawan menerima warisan APBD produk kepemimpinan Bupati Dolly Pasaribu. Kondisi ruang fiskalnya cukup sempit, Belanja Modal hanya 5,8 persen dari total Belanja Daerah," jelas Marasaud yang mantan Asisten 3, dan mantan Kadis Pendidikan.

Senada dikatakan Bendahara PPASN Tapsel Aswin Rangkuti.

Menurut mantan Kabid Pendapatan pada Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset ini, kondisi ruang fiskal daerah di tahun 2025 ini memang sempit. Struktur APBD sangat tidak ideal.

5 tahun terakhir kepemimpinan Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu, rata-rata Belanja Daerah Rp1,3 T.

Untuk Belanja Modal atau anggaran pembangunan rata-tata Rp320 M atau 24,63 persen dari total Belanja Daerah.

Sedangkan Belanja Barang dan Jasa rata-rata termasuk gaji THL sebesar Rp248 atau 19,50 persen.

4 tahun kepemimpinan Bupati Tapsel Dolly Pasaribu, rata-rata Belanja Daerah itu Rp1,5 T.

Untuk Belanja Modal atau anggaran pembangunan rata-ata Rp287 M atau 18,07 persen dari total Belanja Daerah.

Sedangkan Belanja Barang dan Jasa meningkat tajam, rata-rata Rp428 M atau 26,95 persen per tahun.

Mirisnya, di tahun pertama kepemimpinan Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu ini Belanja Daerah sebesar Rp1,53 T.

Belanja Modal cuma Rp89 M atau 5,80 persen.

Sedankan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp409 M atau 26,66 persen dari seluruh Belanja Daerah.

Bengkaknya anggaran Belanja Pegawai di tahun 2025 ini, diakibatkan banyaknya diterima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terutamanya tenaga kesehatan dan pendidikan, yang diangkat di masa kepemimpinan Bupati Tapsel Dolly Pasaribu.

Khusus tenaga kesehatan, yang direkrut itu lebih banyak bidan dan kategori perawat.

Padahal yang dibutuhkan sampai saat ini adalah dokter dan utamanya dokter spesialis.

Demikian juga tenaga kependidikan, yang diterima kompetensinya adalah pas-pasan.

Efeknya baru terasa di tahun 2025 ini atau di tahun pertama kepemimpinan Bupati Gus Irawan.

Hampir Rp200 miliar anggaran yang semestinya bisa dipakai untuk pembangunan di tengah masyarakat, terpaksa digeser untuk tambahan gaji pegawai akibat pertambahan ribuan PPPK itu.

Mengatasi kondisi ruang fiskal yang sempit ini, PPASN meminta Bupati Gus Irawan berjuang keras meningkatkan pendapatan daerah bagi Pemkab Tapsel dan PPASN siap membantunya.

Menyarankan rasionalisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa dengan melakukan efisiensi bagi program yang tidak urgen, termasuk mengurangi Belanja Hibah.

Meminta Bupati Gus Irawan berupaya mendaratkan program pusat dan provinsi ke Tapsel

Hasil rasionalisasi atau efisiensi itu, nantinya dapat digunakan untuk menambah Belanja Modal atau anggaran pembangunan di tengah masyarakat.

Sedangkan P3K kesehatan dan pendidikan yang baru diterima, termasuk PNS, agar didistribusikan atau ditugaskan ke desa-desa dan sekolah secara proporsional.

"Sehingga tidak terjadi penumpukan ASN di satu kecamatan, sementara kecamatan lain kekurangan ASN. Distribusi ini juga agar diberlakukan bagi guru SD dan SMP, sehingga pelayanan pemerintah kepada rakyat meningkat," saran Marasaud dan Aswin Rangkuti.*