Pemkab Paluta dan Kejari Tandatangani MoU Penanganan Masalah Hukum Perdata dan TUN

PALUTA -Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara resmi menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara mengenai Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati dan dilakukan langsung oleh Bupati Paluta, Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., bersama Kepala Kejari Paluta, Hartam Ediyanto, SH., M.Hum.

Dalam sambutannya, Bupati Reski menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum, sekaligus sebagai langkah preventif terhadap potensi sengketa hukum yang bisa menghambat pembangunan daerah.

"Dengan adanya MoU ini, kami berharap perangkat daerah dapat memanfaatkan bantuan hukum dari Kejaksaan secara maksimal, baik sebagai pengacara negara maupun dalam upaya non-litigasi," jelas Bupati.

Ia menambahkan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada kepentingan publik.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Paluta Hartam Ediyanto menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung Pemkab Paluta dalam penyelesaian masalah hukum, termasuk memberikan pertimbangan hukum demi terciptanya pemerintahan yang taat hukum.

Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi tonggak sinergi antara Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam mendorong pembangunan yang bersih dari praktik penyimpangan hukum dan korupsi.*