MK Putuskan Anggaran MBG Harus Pisah dari Pendidikan, Hasan Nasbi: "Masa Iya Kita Akalin?"
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN – Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan BURANGIR menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS Nomor 17 Tahun 2025 yang resmi diberlakukan hari ini, 28 Maret 2026.
Regulasi ini dinilai sebagai langkah tegas negara dalam menanggulangi paparan digital berisiko bagi anak-anak.
PP TUNAS mengatur pembatasan akses anak terhadap platform digital berisiko tinggi, seperti Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Roblox, X, dan Bigo Live.Baca Juga:
Pemerintah menegaskan akan menindak platform yang tidak patuh terhadap aturan di Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sebanyak 51,19% anak usia 5–6 tahun dan 33,80% anak usia 1–4 tahun telah mengakses platform digital tanpa pengawasan yang memadai.
Kondisi ini berpotensi menempatkan anak pada risiko kecanduan, pornografi, perundungan daring, hingga penipuan digital.
"PP TUNAS adalah bentuk kehadiran negara untuk melindungi anak dari paparan yang merusak," tegas Juli H Zega, Sekretaris BURANGIR.
BURANGIR menekankan bahwa regulasi pemerintah tidak akan efektif tanpa peran orang tua.
Pengawasan langsung, pembatasan penggunaan gawai, serta edukasi literasi digital harus diterapkan secara konsisten di lingkungan keluarga.
Selain itu, BURANGIR mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan sosialisasi hingga ke tingkat komunitas dan keluarga, agar implementasi PP TUNAS tidak berhenti di atas kertas.
"Ini bukan sekadar aturan, ini soal masa depan anak-anak kita. Jangan tunggu dampak buruknya makin luas," tutup Juli H Zega.*
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel Direktorat Jenderal P
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara melalui Bidang Perlindungan Anak
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelol
PEMERINTAHAN
BATU BARA Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusu
PEMERINTAHAN
BANGKA Operasi gabungan Satlap Tri Cakti bersama Intel Korem 045/Garuda Jaya (045/GY) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 7.937 ki
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) mempertegas komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dengan memperkuat budaya
NASIONAL
JAKARTA Universitas Paramadina kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekosistem industri kreatif global melalui penyelenggaraa
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) berhasil mengoptimalkan lelang barang rampasan negara milik ter
NASIONAL
TANJUNG SELOR PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) bersama SKK Migas mempercepat pelaksanaan pengeboran Sumur Eksplorasi Tingkilan001 di K
EKONOMI