KPPU dan MPM PWM Sumut Sepakat Bersinergi Berdayakan Masyarakat
MEDAN Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Su
EKONOMI
Transparansi sejak awal proses seleksi
Sistem penempatan berbasis minat dan kompetensi
Insentif dan jaminan karier yang adil
Pendekatan manusiawi, khususnya untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)
"Penempatan di wilayah 3T harus disertai insentif yang layak, pengembangan karier, dan infrastruktur yang mendukung agar ASN bisa bekerja dan hidup dengan layak," jelas Puan.
Ketertarikan Generasi Muda Turun
Puan juga mengingatkan bahwa generasi muda tidak lagi tertarik menjadi PNS hanya karena iming-iming stabilitas dan pensiun. Mereka kini mencari makna kerja, peluang bertumbuh, dan keseimbangan hidup.
"Kalau sistem rekrutmen ASN masih bertumpu pada cara-cara lama, jangan heran kalau generasi muda memilih mundur. ASN harus bertransformasi jadi sistem yang inklusif dan adaptif," tutupnya.
Puan memastikan bahwa DPR RI akan menjadikan isu ini sebagai bagian penting dalam fungsi pengawasan dan legislasi ke depan, demi mewujudkan birokrasi yang lebih modern dan responsif.*
MEDAN Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Su
EKONOMI
MEDAN Dugaan pencurian uang sebesar Rp11,2 juta yang melibatkan oknum anggota kepolisian di Sumatera Utara menjadi sorotan. Hingga kini,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Medan untuk be
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong perayaan Paskah 2026 di Kota Medan dikemas lebih kreatif tanpa meninggalkan nil
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keputusan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi hingga akhi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan belum menerima panggilan dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melantik 12 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa,
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pemerintah tidak akan mencampuri proses hukum dalam kasus penyiraman aktivis
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 4 triliun untuk program pompanisasi lahan pertanian guna menghadapi potensi kekeringan
EKONOMI
JAKARTA Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak aparat penegak hukum menerapkan pasal percobaan pembunu
HUKUM DAN KRIMINAL