TP PKK Padanglawas Tampil Memukau dengan Adat Tabagsel di Jambore Kader Sumut 2025
MEDAN Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Padanglawas tampil memukau dengan busana adat Tabagsel dalam
Nasional
JAKARTA -Ketua Umum (Ketum) Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, memberikan komentar terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang meminta pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikan Kaesang usai bertemu dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di rumah dinas Wali Kota Surabaya, yang terletak di Jalan Sedap Malam, Kecamatan Genteng, pada Jumat (25/4/2025).
"Secara konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat," ujar Kaesang Pangarep dalam pertemuan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan yang ada dalam konstitusi.
Meski demikian, Kaesang menolak memberikan komentar lebih lanjut mengenai usulan dari Forum Purnawirawan TNI tersebut. Kaesang hanya menekankan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah dilakukan dalam proses demokrasi dan sesuai dengan konstitusi. "Ya sudah itu tadi, semua kan sudah berdasarkan konstitusi," ujar Kaesang.
Forum Purnawirawan TNI-Polri sebelumnya mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, forum ini juga mengajukan permintaan reshuffle kabinet untuk mengganti menteri-menteri yang dianggap terlibat dalam kasus korupsi.
Tuntutan ini turut disertai dengan permintaan agar tindakan tegas diambil terhadap aparat negara yang dinilai masih menunjukkan loyalitas kepada Presiden ke-7, Joko Widodo.
Sikap Presiden Prabowo Subianto terkait tuntutan tersebut juga menjadi sorotan publik. Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri.
Namun, Presiden Prabowo juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Wiranto menyatakan bahwa Presiden perlu mempelajari lebih dalam mengenai usulan-usulan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri.
"Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental," ujar Wiranto dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Sebagai tambahan informasi, tuntutan Forum Purnawirawan TNI ini menjadi perhatian publik yang lebih luas, terutama dalam konteks dinamika politik dan pemerintahan yang terus berkembang menjelang Pemilu 2025.*
(km/J006)
MEDAN Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Padanglawas tampil memukau dengan busana adat Tabagsel dalam
Nasional
BADUNG Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke126 Tahun Anggaran 2025 Kodim 1611/Badung resmi ditutup di Lapangan Sepak Bola Desa Ta
Nasional
MEDAN Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Simalungun, Ny. Hj Darmawati Anton Achmad Saragih, bers
Nasional
SIMALUNGUN Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simalungun, yang digelar di H
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan melaksanakan kegiatan pendataan izin usaha dan pajak reklame
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Satpol PP Kota Padangsidimpuan menghadiri kegiatan pemusnahan barang yang menjadi milik negara, Kamis (6/11/2025). Kegia
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Pelaksanaan Dekranasda Bali Fashion Week (DBFW) hari ke5 Session 1 Tahun 2025 menampilkan 110 desain dari 11 desainer kenamaan
Seni dan Budaya
MEDAN Kota Medan kembali menjadi ruang bertemunya dua kebudayaan besar Asia. Konsulat Jenderal India di Medan, berkolaborasi dengan Medan
Seni dan Budaya
TAPANULI SELATAN Kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan publik. Ketua Umum Pergerakan GEMMA PETA INDONESIA
Hukum dan Kriminal
SOLO Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi wacana pengusulan Soeharto dan Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Jokowi menekan
Nasional