JK Kembali Dilaporkan ke Polda Sumut soal Dugaan Penistaan Agama, Ceramah di UGM Jadi Sorotan
SUMUT Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kembali dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan penistaan agama. Kali ini, laporan dilayangkan
POLITIK
JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, kini tengah mendapat sorotan tajam dari media asing.
Pasalnya, pelaksanaan program yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi siswa sekolah tersebut justru memicu serangkaian kejadian keracunan massal yang melibatkan ratusan siswa di sejumlah daerah.
Sejak dimulai pada Januari 2025, program ini sudah mengalami beberapa insiden keracunan massal. Pada Rabu (23/4/2025), kasus terbaru terjadi di Cianjur, Jawa Barat, dimana sebanyak 52 siswa MAN 1 Cianjur dan 20 siswa PGRI 1 Cianjur dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur segera menghentikan sementara produksi dan distribusi MBG ke sekolah-sekolah setempat serta menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk mempercepat penanganan. Sampel dari dapur dan muntahan korban telah dikirim untuk pengujian di Laboratorium Kesehatan Jawa Barat.
Media Asing Soroti Masalah Keamanan Pangan MBG
Kasus keracunan massal ini tidak hanya menjadi perhatian lokal, namun juga menarik sorotan dari sejumlah media internasional.
BBC mengkritik program MBG dalam artikelnya yang terbit pada Jumat (25/4/2025), dengan judul "Mass food poisonings cast shadow over Indonesia's free school meals". BBC menyebutkan bahwa meskipun program ini membutuhkan anggaran yang sangat besar, yakni sekitar 28 miliar dolar AS (Rp 471 triliun), pelaksanaannya justru menimbulkan masalah serius dalam aspek keamanan pangan. Beberapa siswa bahkan melaporkan adanya bau tidak sedap pada makanan yang mereka konsumsi, yang diduga sebagai penyebab keracunan.
Malaymail dalam artikel "Budget cuts and food poisoning: The complex reality of Indonesia's free school meals" (25/4/2025), mencatat bahwa program ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pemangkasan anggaran hingga masalah pengelolaan yang tergesa-gesa.
Selain keracunan, media ini juga mengungkapkan adanya dugaan korupsi yang melibatkan pengelola makanan, yang memperburuk kepercayaan publik terhadap program ini.
Asia News dalam laporan berjudul "Indonesian regency declares 'extraordinary occurrence' after 78 students suffer food poisoning" (24/4/2025) juga melaporkan kejadian keracunan massal di Cianjur.
Mereka mengungkapkan bahwa status Kejadian Luar Biasa (KLB) ditetapkan oleh Dinas Kesehatan setempat untuk mempercepat proses penanganan, dengan harapan hasil pengujian terhadap sampel makanan bisa segera diperoleh.
Program MBG Dapatkan Kritik, Protes Masyarakat Meluas
SUMUT Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kembali dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan penistaan agama. Kali ini, laporan dilayangkan
POLITIK
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kom
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta agar proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus berjalan secara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola perta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah baru enam hari menjabat. Hingga kini, p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 1 triliun setiap hari untuk menjalankan pr
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menahan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Penahanan dilakukan di G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum untuk memberantas tindak pidana pen
NASIONAL