KPK Bakal Hadirkan Lebih dari 300 Saksi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi Termasuk?
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan menghadirkan lebih dari 300 saksi dalam lanjutan persidangan perkara dugaan t
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar diskusi terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Gubernur Bobby Nasution.
Dalam kesempatan tersebut, KPK mengungkapkan telah menangani 170 kasus korupsi di wilayah Sumut yang terjadi sepanjang tahun 2023 hingga 2024.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo, mengungkapkan bahwa korupsi di daerah sering kali menggunakan pola yang berulang.
Pemda dan DPRD disebut sebagai aktor kunci yang memengaruhi tata kelola daerah, baik yang bebas korupsi maupun yang justru terjerumus dalam praktik koruptif.
"Korupsi di daerah sering berulang dengan pola yang hampir sama. Kalau ada yang belum terungkap, itu mungkin hanya soal waktu," ungkap Agung dalam keterangannya kepada wartawan pada Senin (28/4/2025).
Berdasarkan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) yang tercatat dalam Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK 2024, Provinsi Sumatera Utara memperoleh skor rata-rata sebesar 75,02.
Meskipun demikian, skor untuk area perencanaan masih rendah, yakni 63.
Sementara itu, area penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, dan pengawasan APIP berhasil mencatatkan skor di atas 80.
Menurut data yang diterima KPK, dari 170 kasus yang ditangani, terdapat beberapa modus operandi yang sering digunakan, antara lain penyalahgunaan anggaran (44%), pengadaan barang dan jasa (42%), sektor perbankan (7%), pemerasan atau pungutan liar (3%), dan beberapa modus lainnya (4%).
Agung Yudha Wibowo juga menyoroti potensi-potensi rawan korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Ia menilai bahwa titik rawan korupsi dapat ditemukan pada perencanaan anggaran yang tidak transparan, pengadaan barang dan jasa yang rentan kecurangan, serta lemahnya pengawasan dan praktik jual beli jabatan.
Gubernur Sumut, Bobby Nasution, yang juga hadir dalam diskusi tersebut, berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan integritas pemerintahan di Sumut.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan menghadirkan lebih dari 300 saksi dalam lanjutan persidangan perkara dugaan t
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Kesehatan Sumatera Utara membantah kabar yang menyebut Febiona br Purba, siswi korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis
KESEHATAN
SIDOARJO Satu sampel makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperiksa setelah sejumlah santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, T
PERISTIWA
JAKARTA Harga HP Tecno, Infinix, dan Itel terpantau masih cukup stabil pada 11 September 2026. Ketiga merek ponsel yang berada di bawah
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Roy Suryo akan menghadapi sidang pokok perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo di Pengadil
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyebabkan
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjenguk sejumlah korban yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan Prog
NASIONAL
OlehBoy AnugerahTAK ada luapan emosi dan sindiran dalam pidato Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demo
OPINI
Oleh Shohibul Anshor SiregarRENCANA revolusioner pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan pembuka
OPINI
MEDAN Perum BULOG Kantor Cabang Medan terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga p
EKONOMI