JAKARTA -Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), resmi mengambil langkah hukum dengan melaporkan sejumlah pihak yang menuduh dirinya menggunakan ijazah palsu. Pelaporan dilakukan hari ini, Rabu (30/4/2025), di Polda Metro Jaya.
Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan. Ia menyatakan bahwa laporan terkait tudingan ijazah palsu akan segera disampaikan, dan Jokowi berencana hadir langsung untuk membuat laporan tersebut.
"Iya betul (membuat laporan terkait ijazah palsu)," kata Yakup saat dikonfirmasi.
"Rencananya seperti itu (Jokowi bakal hadir ke Polda Metro Jaya)," tambahnya.
Latar Belakang Tudingan
Sebelumnya, dua laporan polisi telah masuk ke pihak kepolisian terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Pertama, laporan dibuat oleh Pemuda Patriot Nusantara ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan nomor registrasi LP/B/978/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA.
Laporan kedua dilayangkan oleh Peradi Bersatu ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan nomor LP/B/1387/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKARTA SELATAN/POLDA METRO JAYA pada 26 April 2025.
Langkah Tegas Presiden Jokowi
Pelaporan balik ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak tinggal diam menghadapi serangan fitnah dan tuduhan tak berdasar yang menyerang integritas dan rekam jejak akademiknya. Dengan keterlibatan langsung dalam proses pelaporan, Jokowi menegaskan komitmennya untuk melawan hoaks dan fitnah melalui jalur hukum.
Langkah ini juga diharapkan menjadi pelajaran penting agar ruang publik tidak dijadikan tempat menyebar kebohongan, apalagi yang menyangkut martabat dan kepercayaan publik terhadap seorang kepala negara.*
(oz/J006)
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
