BREAKING NEWS
Jumat, 03 April 2026

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Minta Wacana Gubernur Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak TNI Dikaji Matang

- Rabu, 30 April 2025 14:55 WIB
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Minta Wacana Gubernur Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak TNI Dikaji Matang
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA -Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta agar wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berencana mengirim siswa bermasalah ke barak TNI untuk diberikan pendidikan karakter, dikaji lebih mendalam sebelum diterapkan.

Menurut Dasco, meskipun wacana ini baru, perlu ada pertimbangan matang mengingat karakteristik tiap daerah berbeda-beda.

"Saya belum apa namanya secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jabar. Tetapi mungkin hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Dasco menambahkan bahwa wacana tersebut perlu dipertimbangkan dengan hati-hati karena penerapannya bisa berbeda untuk setiap daerah, mengingat karakteristiknya yang beragam. "Memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang untuk kemudian dilaksanakan.

Ya kalau pemberlakuan itu kan hanya kemudian di daerah Jawa Barat ya, saya juga belum tahu bagaimana respons dari DPRD Jabar," ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengemukakan wacana untuk mengirim siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas atau tindakan kriminal ke barak TNI untuk mendapat pendidikan karakter.

Wacana ini sebagai langkah untuk mengatasi meningkatnya kenakalan remaja di wilayah tersebut.

Program pendidikan karakter tersebut direncanakan mulai dilaksanakan pada 2 Mei 2025, di beberapa wilayah di Jawa Barat, dengan fokus pada daerah-daerah yang dianggap rawan. "Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota.

Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," jelas Dedi.

Namun, respons dari masyarakat maupun pihak terkait, termasuk DPRD Jawa Barat, belum terungkap secara jelas. Wacana ini pun masih menuai kritik dan pertanyaan terkait penerapan yang tepat.*

(dc/J006)

Editor
:
0 komentar
Tags
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru