JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) menanggapi laporan Bank Dunia yang menyebut jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 60,3 persen atau sekitar 171 juta orang dari total 284 juta penduduk.
Angka tersebut mengacu pada indikator Purchasing Power Parity (PPP) 2017 untuk negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income) sebesar US$6,85 per kapita per hari.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, Bank Dunia menggunakan metode PPP yang tak bisa disamakan langsung dengan nilai tukar rupiah saat ini, karena basis yang digunakan adalah tahun 2017.
Baca Juga:
"Artinya kita tidak bisa langsung mengkonversi dengan nilai tukar saat ini karena ini adalah nilai tukar PPP base-nya 2017. Makanya angka konversinya akan berbeda," ujar Amalia di Istana Negara, Rabu (30/4/2025).
Berdasarkan PPP conversion factor 2017 sebesar 4.756,17, angka kemiskinan versi Bank Dunia dikonversi menjadi sekitar Rp32.579 per hari, atau Rp977.392 per bulan.
BPS Gunakan Metodologi Berbeda
Amalia menegaskan bahwa data Bank Dunia tidak dapat serta-merta dijadikan acuan nasional, karena setiap negara memiliki garis kemiskinan sendiri yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.
Di Indonesia, garis kemiskinan bahkan berbeda-beda di setiap provinsi.
"Waktu kita menghitung angka kemiskinan, basisnya bukan national poverty line Bank Dunia, tapi angka kemiskinan di masing-masing provinsi yang kemudian kita agregasi jadi angka nasional," katanya.
Menurut BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2024 adalah 24,06 juta orang, atau sekitar 8,57 persen dari total populasi.
Angka ini mengalami penurunan sebanyak 1,16 juta orang dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 25,22 juta orang miskin.
BPS menggunakan garis kemiskinan sebesar Rp595.242 per kapita per bulan, atau sekitar Rp19.800 per hari, yang dihitung berdasarkan kebutuhan pokok minimum.
Data Bank Dunia Sebagai Referensi, Bukan Acuan Resmi
BPS mengimbau agar masyarakat bijak memahami laporan dari Bank Dunia.
Amalia menekankan bahwa data tersebut bersifat referensi internasional, bukan ukuran kemiskinan yang resmi dipakai dalam perumusan kebijakan nasional.
"Data dari Bank Dunia bukan kewajiban untuk digunakan, tetapi hanya sebagai referensi global agar bisa dilakukan perbandingan antarnegara," jelasnya.
Sebagai informasi, Bank Dunia menetapkan tiga ambang kemiskinan berdasarkan PPP:
US$2,15 untuk international poverty line,
US$3,65 untuk lower middle income, dan
US$6,85 untuk upper middle income (kategori Indonesia sejak 2023).*
(cn/a008)
JAKARTA Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dijadwalkan bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Prase
Politik
JAKARTA Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengusulkan agar penyadapan dihapus dari daftar bentuk upaya paksa dalam revisi Kitab Und
Politik
PALEMBANG Sidang lanjutan kasus penembakan berdarah yang menewaskan tiga anggota polisi di Way Kanan, Lampung, kembali menjadi sorotan p
Hukum dan Kriminal
PADANG Ratusan orang di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), menjadi korban penipuan berkedok lowongan kerja yang mengatasnamakan sebua
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi dana operasional Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tah
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum f
Pemerintahan
BATAM Dinas Kesehatan Kota Batam merespons serius kasus viral yang menyebut seorang anak bernama Muhammad Alif Okto Karyanto (12) mening
Kesehatan
JAKARTA Harapan buron kasus korupsi eKTP Paulus Tannos (PT) untuk lepas dari jerat hukum pupus setelah pengadilan Singapura resmi menol
Hukum dan Kriminal
SERDANG BEDAGAI Aksi nekat seorang sopir angkot nyaris memicu kericuhan di jalan raya setelah ia menodongkan senjata jenis airsoft gun k
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Komitmen Polri dalam mewujudkan penegakan hukum yang presisi kembali dibuktikan oleh Unit Reserse Kriminal Polsek Denpasar Timu
Hukum dan Kriminal
