JAKARTA - Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para guru dan dosen di seluruh Indonesia bahwa gratifikasi bukanlah rezeki, melainkan bentuk penyimpangan yang harus dihindari.
Hal itu disampaikan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, usai mengikuti acara Hardiknas yang digelar di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
"Harus dibedakan mana rezeki dan mana gratifikasi," tegas Wawan.
Wawan menjelaskan, pihaknya secara rutin menyosialisasikan dan mengampanyekan pemahaman tentang gratifikasi dan antikorupsi kepada para pendidik, baik guru maupun dosen, dalam berbagai forum formal dan informal.
Webinar Rutin untuk Tenaga Pendidik
Salah satu upaya konkret yang dilakukan KPK adalah menyelenggarakan webinar tiga bulanan guna meningkatkan kapasitas pendidik dalam pemahaman antikorupsi.
"Tiap tiga bulan kami gelar webinar untuk para guru, dosen, dan kepala sekolah. Pelaksanaan terdekat akan digelar pada 15 Mei 2025 untuk dosen-dosen antikorupsi se-Indonesia," ujarnya.
Webinar tersebut akan menghadirkan pembicara dari pimpinan KPK serta Mendiktisaintek, Brian Yuliarto, yang akan memberikan paparan utama.
Wakil Ketua KPK: Gratifikasi Pengaruhi Integritas Dunia Pendidikan
Senada dengan Wawan, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menegaskan bahwa gratifikasi dalam dunia pendidikan sangat berbahaya karena dapat mengganggu keadilan akademik.
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data pasa
Ekonomi
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyerukan agar para ulama dan tokoh aga
Pemerintahan
JAKARTA Wakil Presiden Republik Indonesia ke13, KH. Ma&039ruf Amin, resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasehat Serikat Media Siber
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa nilai perputaran uan
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap sisi lain masa mudanya sebagai pengguna setia transportasi umum kereta a
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjadikan sistem transportasi massal, khususnya kereta
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Gubernur Riau
Hukum dan Kriminal
MEDAN Jumlah penumpang pesawat domestik melalui Bandara Internasional Kualanamu mengalami penurunan signifikan. Salah satu penyebab utam
Pariwisata
PEKANBARU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid bersama sembilan
Pemerintahan
JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi bukan sek
Pendidikan