Kebijakan Sekolah Militer Dedi Mulyadi Dikritik DPR: Bukan Solusi Atasi Kenakalan Remaja

JAKARTA -Kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat Jakarta, Dedi Mulyadi, yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif.

Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menilai pendekatan militeristik tidak tepat sebagai solusi menangani kenakalan remaja.

Dalam pernyataannya pada Jumat (2/5/2025), Bonnie menegaskan bahwa tidak semua persoalan di dunia pendidikan harus diselesaikan oleh institusi militer.

"Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah. Pendekatan militeristik bisa salah sasaran," ujarnya.

Program "sekolah militer" yang dijalankan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 itu menargetkan siswa yang terindikasi melakukan pelanggaran serius seperti tawuran atau bergabung dalam geng motor.

Para siswa tersebut akan dikirim selama enam bulan ke sekitar 30-40 barak TNI di wilayah Jawa Barat.

Meski disebut sebagai bentuk pendidikan karakter, Bonnie menegaskan pendekatan psikologis jauh lebih relevan dalam pembinaan remaja.

"Penanganan siswa bermasalah harus holistik, melibatkan keluarga, sekolah, dan konselor profesional. Bukan sekadar pelatihan ala militer," jelasnya.

Ia juga mendorong agar pemerintah daerah fokus memperkuat peran guru Bimbingan Konseling (BK), serta menyediakan sarana olahraga dan seni sebagai penyaluran energi dan ekspresi siswa yang berisiko.

Bonnie memperingatkan bahwa menyamaratakan semua siswa bermasalah ke dalam satu model pendidikan ala militer justru dapat menjadi kontraproduktif, apalagi jika dilakukan tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial dan psikologis mereka.

"Kalau semua diseragamkan dengan gaya militeristik, itu bisa salah arah. Setiap anak punya karakter dan kebutuhan pembinaan yang berbeda," katanya.