Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JAKARTA -Kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat Jakarta, Dedi Mulyadi, yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menilai pendekatan militeristik tidak tepat sebagai solusi menangani kenakalan remaja.
Dalam pernyataannya pada Jumat (2/5/2025), Bonnie menegaskan bahwa tidak semua persoalan di dunia pendidikan harus diselesaikan oleh institusi militer.
"Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah. Pendekatan militeristik bisa salah sasaran," ujarnya.
Program "sekolah militer" yang dijalankan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 itu menargetkan siswa yang terindikasi melakukan pelanggaran serius seperti tawuran atau bergabung dalam geng motor.
Para siswa tersebut akan dikirim selama enam bulan ke sekitar 30-40 barak TNI di wilayah Jawa Barat.
Meski disebut sebagai bentuk pendidikan karakter, Bonnie menegaskan pendekatan psikologis jauh lebih relevan dalam pembinaan remaja.
"Penanganan siswa bermasalah harus holistik, melibatkan keluarga, sekolah, dan konselor profesional. Bukan sekadar pelatihan ala militer," jelasnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah daerah fokus memperkuat peran guru Bimbingan Konseling (BK), serta menyediakan sarana olahraga dan seni sebagai penyaluran energi dan ekspresi siswa yang berisiko.
Bonnie memperingatkan bahwa menyamaratakan semua siswa bermasalah ke dalam satu model pendidikan ala militer justru dapat menjadi kontraproduktif, apalagi jika dilakukan tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial dan psikologis mereka.
"Kalau semua diseragamkan dengan gaya militeristik, itu bisa salah arah. Setiap anak punya karakter dan kebutuhan pembinaan yang berbeda," katanya.
Ia pun mempertanyakan urgensi pelibatan TNI dalam urusan pendidikan, mengingat tugas utama TNI adalah menjaga pertahanan dan kedaulatan negara.
"Jangan bebani TNI dengan pekerjaan yang tidak relevan dengan fungsi dasarnya. Pendidikan karakter itu domain sekolah dan keluarga, bukan militer," tutup Bonnie.
Sementara itu, Dedi Mulyadi tetap bersikeras bahwa program ini bertujuan menanamkan kedisiplinan, etika, hingga keterampilan praktis seperti pertanian dalam rangka membentuk karakter pelajar yang lebih kuat.*
(bs/a008)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN